Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berkomitmen mempercepat penguatan ekosistem halal di Jatim. Salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang ada di Jeddah, Saudi Arabia, Senin (8/1/2024) waktu setempat.
- Sambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, BI Jember Siapkan Uang Pecahan Rp 3 Triliun
- JARR IPO di BEI, Bisnis Biodiesel Kantongi Kontrak 305.000 KL FAME dengan Pertamina
- Bank Jatim Salurkan Kredit Jatim Ritel di Acara Kampoeng Kreasi
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan, kerja sama dengan IsDB ini dilakukan melalui program reverse linkage yang meliputi pelatihan, pertukaran pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya manusia.
Secara khusus, kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas produk halal UMKM Jatim, pelatihan juru sembelih sesuai syariat Islam dan medis. Serta pemasaran produk halal Jatim ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah.
"Ini adalah bagian dari proses yang coba kami terus lakukan untuk memberikan penguatan dan percepatan untuk pengembangan ekosistem halal di Jawa Timur. Sekaligus upaya mengembangkan produk halal yg diakui secara global untuk pasar global," kata Khofifah.
"InsyaAllah program ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya pelaku industri halal dan UMKM kita," imbuhnya.
Khofifah menjelaskan, melalui kerja sama ini, nantinya akan diberikan dukungan berupa pengetahuan, keahlian dan potensi investasi yang difasilitasi oleh Serunai Commerce di tingkat bilateral. Kemudian juga ada tiga intervensi yang dibagi dalam tiga tahap.
Tahap pertama ialah Intervensi Reverse Linkage sebagai fasilitator pada tahun 2024 ini. Tahap kedua, rencana jangka pendek (2024-2025) Jawa Timur bekerja sama dengan Serunai Commerce untuk meningkatkan kapasitas dan berpotensi untuk mengembangkan Joint Venture.
"Setelah Jawa Timur mencapai kapasitasnya, Serunai Commerce akan memberikan akses ke platform-platform yang akan menghubungkan ke rantai pasok halal," kata Gubernur Khofifah.
Memasuki tahap ketiga, ada rencana jangka menengah dan panjang (2025 – seterusnya) yakni Intervensi reverse linkage sebagai fasilitator dan sebagai penyedia pendanaan katalitik.
“IsDB berupaya memastikan skenario Win-Win tercapai sebagai hasil dari intervensi Reverse Linkage. Sementara untuk pembiayaan dari semua pihak yaitu antara Jatim, Serunai Commerce, dan IsDB,” jelas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut, Joint Venture, Jawa Timur dan Serunai Commerce akan bekerja sama dengan IsDB sebagai penyedia ilmu pengetahuan, keahlian, teknologi dan pembiayaan untuk membantu Negara-negara OKI lainnya melalui Reverse Linkage di industri halal. Yang mana, Serunai Commerce sudah paham dengan Reverse Linkage sehingga dapat memberikan guidance pada lembaga-lembaga yang ada di Jatim.
"Kerjasama ini merupakan dampak positif yang nyata dari Reverse Linkage antara Indonesia dan Serunai Commerce Malaysia dalam pengembangan ekosistem halal digital,” terangnya.
"Pemprov Jatim dalam waktu dekat akan berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan Serunai Commerce Malaysia. Kerjasama ini akan segera ditindaklanjuti oleh IsDB - Serunai - Lembaga-lembaga di Jatim melalui pertemuan teknis di Jawa Timur-Malaysia,” lanjutnya.
Ke depan, Khofifah berharap kerja sama ini dapat berdampak pada program yang ada di Jatim. Karena saat ini telah ada Juru Sembelih Halal (Juleha) serta Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan pendirian kawasan halal eco-system.
"Melalui kerja sama ini, harapannya skill Sumberdaya manusia, manajemen , Juru sembelih halal dan PPH bisa ter-upgrade," terangnya.
Khofifah optimistis, kerja sama ini segera teralisasi, mengingat pengembangan ekonomi syariah yang kini sedang tumbuh. Khususnya ekonomi syariah berbasis komunitas yaitu pondok pesantren. Apalagi berdasarkan data Kemenag RI, di Jawa Timur terdapat 6.745 pondok pesantren.
"Di Jawa Timur ini ada sekitar 992.889 santri yang saat ini menempuh pendidikan dasar atau madrasah, tsanawiyah, Aliyah juga yang di Ma'had Aly, dan ini potensial sekali apabila ekosistem halal terus ditumbuh kembangkan di Jawa Timur," jelasnya.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan bahwa dari ribuan pondok pesantren tersebut telah berdiri 630 koperasi pondok pesantren (kopontren) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu program unggulan yang tengah dikembangkan oleh pondok pesantren adalah one pesantren one product (OPOP).
"Sampai dengan tahun 2023, OPOP sudah menghasilkan seribu dua ratus produk unggulan diantaranya makanan, minuman, craft dan teknologi, dan ini harus terus kita support," tegasnya.
Tak hanya itu, Khofifah menyebut ekosistem halal di Jawa Timur juga didukung berbagai potensi produk halal. Salah satunya populasi muslim di Jawa Timur berdasarkan data BPS per 31 Desember 2022 mencapai 40.179.566 orang setara 99,58 persen.
"Populasi muslim di Jatim sangat besar, saya rasa ini adalah support terbesar untuk ekosistem halal yang terus kita coba kembangkan dan kuatkan," terangnya.
"Ekosistem halal di Jawa Timur juga didukung dengan halal center yang memang fokus pada penelitian, pengembangan, dan pengkajian produk halal," imbuh Khofifah.
Di akhir, Gubernur Khofifah berharap berbagai potensi produk halal, infrastruktur halal dan ekosistem halal yang telah terbentuk di Jawa Timur akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh IsDB untuk menjalin kerjasama dengan Jawa Timur. Sehingga harapan penguatan ekosistem halal di Jawa Timur juga bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
"Apa yang akan terus kita kembangkan, lalu apa yang sudah terbentuk di ekosistem halal kita, InsyaAllah akan semakin kuat, semakin komprehensif dan semakin kokoh ketika kita mendapat support dari IsDB," pungkasnya.
Turut menghadiri pertemuan dengan IsDB tersebut, Moncef Soudani selaku Kepala Reverse Linkage Division for the whole of OIC countries, Aminnudin Mat Arif selaku Lead Technical Cooperation Specialist Reserve Linkage (Asia) Cooperation and Capacity Development, Joneri Alimin selaku Koordinator Fungsi OKI dari KJRI, Ninik Rahayu selaku Koordinator Fungsi Ekonomi dari KJRI, serta Muhammad Irfan Anas selaku Pelaksana dari KJRI. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
