Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji No.119, Rabu (17/1).
- DPRD Kota Malang Bakal Menginisiasi Perda Ekonomi Kreatif
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2023, Ini Beberapa Poinnya
- DPRD Sempat Tolak Anggaran Miliaran Renovasi Rumdin Bupati Malang, Namun DPKPCK Beralasan Mendesak
Dua Raperda tersebut adalah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan dan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat yang berasal dari Bupati Malang.
Selanjutnya, Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Malang juga memberikan tanggapan atas pendapat Bupati Malang terhadap Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang juga turut diparipurnakan.
Dalam agenda rapat paripurna itu langsung dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, H Kholiq dan dihadiri Wakil Bupati, Didik Gatot Subroto. Turut hadir, Forkopimda dan Kepala OPD Kabupaten Malang.
Pada kesempatan tersebut, juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang, Sih Purwaningtyastuti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang yang telah mempersiapkan penyampaian dua Raperda beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
Sesuai kesepakatan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Malang, bahwa PU Fraksi-Fraksi DPRD disampaikan secara bersama dan menunjuk juru bicara.
"Menanggapi penyampaian dua Raperda, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang secara prinsip bersepakat dengan hal tersebut, dengan harapan agar pelayanan perizinan di bidang kesehatan tidak tumpang tindih antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," papar Purwaningtyastuti.
"Kedua, agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah terkait dengan penyertaan modal daerah yang telah disetorkan ke Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat juga terkait dengan hak-hak dari pihak-pihak yang menanamkan modal pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat," lanjutnya
Kemudian, mengenai tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Bupati Malang, juru bicara dari fraksi-fraksi ini menyampaikan bahwa sebagai salah satu komponen masyarakat, penyandang disabilitas tentu membutuhkan perlindungan hukum, utamanya dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Yang mana, dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakadilan agar peran penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tidak terhambat.
"Adapun pemenuhan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas, perlu diwujudkan dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Termasuk, penyediaan aksesbilitas serta akomodasi yang layak untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera dan bermartabat," terang Purwaningtyastuti yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
"Oleh karena itu, guna mewujudkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, tentu diperlukan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat," imbuhnya.
Sedangkan, lanjut Purwaningtyastuti, mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang pemajuan Kebudayaan Daerah akan memasukan ketentuan yang disarankan oleh Bupati Malang. Diantaranya, mengenai pemberian perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui penetapan regulasi. Berikutnya, menjadikan kebudayaan sebagai prioritas pembangunan yang didukung dengan perimbangan anggaran.
"Selanjutnya, peningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat Kabupaten Malang, dalam pemajuan kebudayaan. Kemudian, mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan, serta dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif dan dinamis," pungkasnya.
- DPRD Kota Malang Bakal Menginisiasi Perda Ekonomi Kreatif
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Malang Tahun 2023, Ini Beberapa Poinnya
- DPRD Sempat Tolak Anggaran Miliaran Renovasi Rumdin Bupati Malang, Namun DPKPCK Beralasan Mendesak
