Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Jember diminta segera bergerak cepat, menyusul tudingan salah seorang kepala OPD, tidak netral dalam pemilu 2024. Sebab, diduga ikut memobilisasi anak buahnya, untuk membantu cari suara, untuk isterinya, yang maju sebagai caleg DPRD Jember.
- Kawal Pemilu Jujur, PP GMKI Minta ASN dan TNI-Polri Netral
- Perketat Bunderan Waru, Wali Kota Eri Ingin Wilayah Zona Kuning di Surabaya Prioritas Divaksin
- Komisi VII Minta Menteri Perindustrian Tindak PT Sugar Group
Menanggapi adanya isu tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jember, KH. Muhammad Hafidzi Kholis, menyatakan prihatin terhadap isu yang berkembang, adanya dugaan oknum kepala OPD di Kabupaten Jember, yang membuat ASN tidak netral, dalam pemilu legislatif 2024 ini.
"Oleh karena itu, jangan sampai hal ini, jika benar isu tersebut, jangan sampai didahului Bawaslu Jember, yang mengambil langkah. Karena akan menjadi presiden buruk bagi pemerintah kabupaten Jember dan bahkan malu, jika Bawaslu lebih cepat," ucap Muhammad Hafidzi, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (9/2).
Menurutnya, lebih baik Bupati yang mengambil langkah lebih cepat, yang getol menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Bupati lebih harus segera mengambil langkah terlebih dahulu, melalui inspektorat. Pihak inspektorat seharusnya mengambil langkah memproses isu, untuk memastikan isu yang sudah berkembang tersebut benar atau tidak.
"Jika isu tersebut benar, maka bupati segera mencopot oknum kepala OPD itu. Karena akan menjadi obat, yang bagus ditengah masyarakat, yang sudah tentram dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2024 ini," terang Legislator PKB Kabupaten Jember, yang juga menjadi mitra kerja oknum OPD tersebut.
Sebelumnya, Bupati Jember, Hendy Siswanto menjelaskan jauh-jauh sudah membuat edaran kepada seluruh ASN/ PPPK di Kabupaten Jember, untuk menjaga kondusifitas dan netralitas dalam pemilu 2024.
"Himbauan tentang netralitas, sudah lama kami sampaikan mas," katanya.
Diketahui, Seorang Kepala OPD di Jember, dituding tidak netral, karena diduga memobilisasi bawahannya dengan memerintahkan anak buahnya dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk mendukung isterinya, yang maju menjadi calon legislator Dapil 4 Jember. Dapil 4 ini, meliputi Kecamatan Silo, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari dan Kecamatan Tempurejo.
Tudingan tersebut, berdasarkan pesan suara dari seorang perempuan yang diduga berinisial M, penyuluh tingkat Kecamatan. Rekaman suara tersebut, beredar di sejumlah group WA warga Jember.
Dalam pesan suara itu, seorang perempuan, yang juga diduga ASN, meminta kader-kader di tingkat Desa untuk mendukung perolehan suara untuk istri Plt kepala dinas tersebut.
"Teman-teman itu tadi saya dapat telepon dari bapak P ( Plt kepala Dinas OPD). Kemudian bapak P mengirimkan data ( Form data) itu mohon teman-teman isi semua secara riil, terkait kondisi suara yang bisa disumbangkan ke istrinya. Misal mampu 10 ya diisi 10, mampu 20 di isi 20, kalau misal mampunya 5 ya gak apa-apa di isi 5," jelas suara perempuan yang memberi pesan itu.
Memang, lanjut dia, untuk mencarikan suara dalam pileg, memang agak repot. Tapi demi kepala dinas yang juga atasan kita, agar kader KB mengisi form google yang dikirimkan.
"Tapi semua ini, demi kelancaran tugas kita semua teman-teman, agar form google tersebut diisi sesuai kemampuan dalam mencarikan suara di masing-masing TPS teman-teman. Atas bantuannya terima kasih, dan tetap sehat dan semangat," tegasnya, yang kemudian mengakhiri kata penutup dengan salam.
Sedangkan Plt. Kepala OPD berinisial PW, saat dikonfirmasi membantah tudingan tersebut. Dia menyatakan, tidak mengetahui adanya mobilisasi dan pesan suara, untuk memenangkan isterinya.
"Saya kurang tahu soal itu, karena istri saya punya tim sendiri dan saya tidak ikut cawe-cawe karena saya ASN harus netral. Saya juga tidak memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk memobilisasi suara," tegas P, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (8/2).
Sementara Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, saat dikonfirmasi terkait rekaman pesan suara tersebut, menyatakan masih akan melakukan penelusuran. Mencari tahu terlebih dahulu, siapa yang menyebar dan juga merekam suara tersebut.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
