Partai Nasdem mendukung usulan hak angket DPR RI untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024. Usulan ini pertama kali digulirkan calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo.
- Adanya Lobi Politik Bisa Membuat Hak Angket Gagal Goyang Jokowi
- Demokrat: Usulan Hak Angket Tidak Jelas Substansinya
- Elite Partai Tersbelenggu Berbagai Kasus Hukum, Usulan Hak Angket Mudah Mandek
Menurut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, hak angket merupakan langkah konstitusional yang harus dihormati.
"Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati. Menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh usai menghadiri pertemuan Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Surya Paloh menuturkan, Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.
"Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelas lah memberikan support. Memberikan, katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," ucap Paloh.
Dia juga menegaskan, tiga partai pengusung Anies-Muhaimin yakni Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak memiliki resistensi dengan PDIP.
"Barangkali tiga-tiganya (partai pengusung di Koalisi Perubahan) masih sayang sama PDIP," tandasnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Adanya Lobi Politik Bisa Membuat Hak Angket Gagal Goyang Jokowi
- Demokrat: Usulan Hak Angket Tidak Jelas Substansinya
- Elite Partai Tersbelenggu Berbagai Kasus Hukum, Usulan Hak Angket Mudah Mandek
