Puluhan ulama dan habaib yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, Jumat (1/3/2024). Mereka menyerukan empat tuntutan.
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
Dalam aksinya tersebut, para ulama menilai telah terjadi kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Karena itu, mereka meminta agar DPR RI segera menggulirkan hak angket kepada pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab terjadinya kecurangan Pemilu 2024.
“Kami para habaib, ulama dan tokoh Jawa Timur mendesak DPR RI agar segera melaksanakan hak angket meminta pemerintah mempertanggung jawabkan atas segala bentuk kecurangan pemilu,” kata ustad Andri Kurniawan.
Selain itu, mereka juga meminta agar dibentuk tim independen untuk mengusut jalannya proses Pemilu agar jika terjadi dugaan kecurangan maka digelar coblosan ulang.
Selain menuntut hak angket dan pembentukan tim independen, para ulama mendesak agar DPR RI memakzulkan Presiden Joko Widodo.
Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi karena tidak memberikan tauladan yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dari pantauan, para ulama yang mendatangi DPRD Jatim itu berasal dari beberapa wilayah di Jatim. Diantaranya Kabupaten Sampang, Pamekasan, Lamongan, Jombang, Blitar, dan Kediri. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
