Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan akan mengawasi kiriman bantuan sosial pemerintah Indonesia untuk warga Myanmar yang terdampak bencana alam siklon tropis Moch.
- BPKP Siap Pelototi 7 Sektor Kerja Pemerintahan di 2023
- BLT BBM Tepat Sasaran, BPKP Awasi dari Tahap Perencanaan hingga Pendistribusian
- Harga Minyak Goreng Melonjak, BPKP Audit Tata Kelola Industri Sawit di 29 Provinsi
“Bantuan yang disalurkan tentu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujar Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Wawan Yulianto, Selasa (27/6).
Dia menjelaskan, BPKP bukan hanya dilibatkan dalam pengiriman bantuan ke Myanmar, tapi juga ke Pakistan, Vanuatu dan beberapa negara lain yang terdampak bencana.
“BPKP berterima kasih diikutsertakan di dalam delegasi ini dengan tugas untuk mengawal akuntabilitas keuangan maupun kinerja penyaluran bantuan ini,” demikian Wawan menambahkan.
Bantuan kemanusiaan dilepas langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri serta delegasi Indonesia di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (26/6) kemarin.
Muhadjir Effendy mengatakan pengiriman bantuan ini merespons surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Myanmar.
Muhadjir menerangkan, bantuan yang diberikan pemerintah berupa logistik dan peralatan sebanyak 45 ton yang terdiri dari terpal, tenda keluarga, tenda pengungsi, perkakas pertukangan, makanan siap saji, peralatan higienis, selimut, matras, dan generator dengan nilai kurang lebih 525.464 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 7,8 miliar.
Selain itu, Indonesia juga menyediakan alat angkut pesawat Hercules untuk membawa bantuan dari negara ASEAN (AHA Center) dari depo Subang di Malaysia ke Yangon, Myanmar. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Beredar Video WNI Disekap di Myanmar Selama Dua Tahun: Kami Disiksa Disetrum
