Dinasti politik dilakukan rezim Presiden Joko Widodo dengan mendorong anak dan menantunya menjadi kepala daerah. Dengan adanya dinasti politik diprediksi dapat mengubah arah kebijakan salah satunya mengenai presidential threshold yang didesak nol persen.
- Sidang Hasto Kristiyanto, Hakim Pertanyakan Sumber Dana PDIP
- Terungkap! Hasto Garansi Harun Masiku Gantikan Riezky Aprilia
- PDIP Belum Pasti Gabung Pemerintahan Prabowo, Analis Nilai Pertemuan dengan Megawati Tak Menjamin Koalisi Bertambah
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, pada Pemilu 2024 mendatang penentu siapa Capres dan Cawapres nanti kelihatannya sudah diatur oleh kelompok oligarki.
"Bisa saja analisa itu benar. Kelihatannya kelompok oligarki itu ingin memilih lawan yaitu Prabowo-Puan dan tidak menghendaki Anies nyapres. Itu dilakukan bisa saja tuk dukung Ganjar,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/5).
Ujang berpendapat, koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar, PAN dan PPP juga bisa saja merupakan perahu yang disiapkan oligarki itu untuk pencalonan Ganjar.
"Ini akan terbukti jika KIB tak berani calonkan Airlangga atau Ketum lainnya yang bergabung dalam KIB,” katanya.
Dosen ilmu politik di Universitas Al Azhar Indonesia ini sempat menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah tidak sejalan lagi dengan PDI Perjuangan.
"Sudah saya katakan sejak tahun lalu, bahwa kemungkinan yang didukung PDIP itu tak akan didukung Jokowi. Apalagi kemarin sangat jelas soal Jokowi 3 periode. Dimana Jokowi ingin sedangkan PDIP menolak,” katanya.
"Politik itu dinamis, kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan,” demikian Ujang.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Sidang Hasto Kristiyanto, Hakim Pertanyakan Sumber Dana PDIP
