asuss penyalahgunaan narkotika masih mendominasi di Kejari Sidoarjo. Kasus-kasus tersebut merupakan pelimpahan berkas dari Polresta Sidoarjo. Hal ini mengundang keprihatinan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Rahmat Muhajirin.
- Kartar Surabaya Peringati Harlah Ke-60 Berbarengan Pelantikan Ketua MPKT dan PNKT
- Larangan Mudik, Polrestabes Sekat Pintu Masuk dan Keluar Surabaya
- Pemkot Surabaya Komitmen Wujudkan Program Gerakan Surabaya Bebas Sampah
"Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba masih tinggi. Itu membuat saya merasa sangat prihatin. Apalagi ada di Sidoarjo yang masuk wilayah Dapil saya, ternyata angka penyalahgunaan narkoba masih tinggi," kata Muhajirin di sela-sela kunjungan kerja di Kejari Sidoarjo, Jumat (21/2) malam.
Lebih jauh, Muhajirin memaparkan, pihaknya ingin mendengar keluhan dan kendala penanganannya. Selain itu, kunjungan kerja ke Kejari Sidoarjo ini dalam rangka mendengar apa yang menjadi kekurangan dalam menjalankan tugas pokok di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
"Saya sudah mendengarkan semua dari Pak Kajari (Setiawan Budi Cahyono). Masalah utamanya adalah anggaran untuk sosialisasi, penyuluhan dan lainnya. Keluhan soal anggaran sosialisasi ini akan kami sampaikan ke pusat dalam pembahasan Komisi III DPR RI dan mitra komisi," tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono menegaskan dalam pertemuan itu juga membahas soal langkah penyuluhan tidak hanya mencakup soal bahaya narkoba. Termasuk penyuluhan soal pencegahan korupsi, penggunanaan dana desa dan lainnya. Hal itu, akan menjadi program kerja Kejaksaan Negeri Sidoarjo ke depan.
"Selain penengakan hukum, juga akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kecamatan dengan melibatkan atau mengumpulkan kepala desa yang ada di Sidoarjo. Penyuluhan akan mencakup soal bahaya narkoba, dana desa yang potensi adanya penyelewengan dan pelanggaran hukum lainnya," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usai di Kunjungi Deputi Kemenparekraf, Desa Wisata Gunungsari Madiun Akan Mendapat Pendampingan
- Kampung Sadar Zakat Diharapkan Membantu Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Nilai MCP Jeblok, KPK Sebut Pemprov Jatim Lemah Awasi Sistem Pemerintahan
