#DPRD Jatim

Pemprov Jawa Timur harus meningkatkan pemberdayaan kauim muda agar bisa mengatasi angka pengangguran yang terus melonjak. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono beberapa waktu lalu.

DPRD Jatim melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemprov mengeksplorasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan. Langkah itu diperlukan untuk menyikapi penurunan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Komisi A DPRD Jatim berharap agar para pemuda berperan aktif menjaga lingkungan untuk memerangi peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Jatim bisa ditekan, jika pemuda solid dan berkolaborasi dengan masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Timur Eko Yulianto menerima keluhan petani tembakau di kabupaten Jember dan Lumajang. Para petani resah karena harga tembakau saat musim panen di wilayah itu menurun dari Rp 77 ribu menjadi Rp 55 ibu per kilogram.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur mencermati potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2025. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Jatim Hikmah Bafaqih pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (30/10/2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jawa Timur diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 5,95 triliun dibandangkan APBD tahun 2024. Dari pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Jawa Timur tahun 2025 diketahui PAD Pemprov Jatim mencapai Rp26,161 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari APBD tahun 2024 yang mencapai 32,127 triliun.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur dr Agung Mulyono memberikan instruksi agar anggota fraksinya semakin aktif turun ke Daerah Pilihan (Dapil) memenangkan Khofifah indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2024.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Benjamin Kristianto mendukung penuh program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dijalankan mulai tanggal 2 Januari 2025 mendatang.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur membahas rencana alokasi anggaran Rp 800 miliar yang akan dikucurkan Pemprov Jatim, dalam program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa akan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD Jatim. Langkah itu dilakukan untuk melihat efektivitas Perda yang dihasilkan dan apakah bisa ditindaklanjuti oleh OPD Pemprov Jatim.

Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengatakan, pembahasan pembahasan Rancangan APBD Jawa Timur 2025 dilakukan setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan seperti Komisi dan Badan seesai. Menurut dia, APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, pada tahun 2025 potensi PAD Jatim dari sektor pajak berpotensi menurun, sehingga pemasukan dari sektor lain harus digenjot.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono berharap agar penetapan APBD 2025 bisa dilakukan tepat waktu sesuai dengan tradisi yakni tanggal 10 November 2025. Wakil Ketua DPD PDIP Jatim itu mengatakan, proses pembahasan APBD 2025 sudah berjalan. Menurut dia, DPRD periode sebelumnya sudah melakukan sejumlah pembahasan awal sehingga pembahasan lanjutan oleh anggota DPRD yang baru dilantik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Kepala Pengadilan Tinggi Charis Mardianto secara resmi melantik pimpinan DPRD Jawa Timur masa bakti 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di ruangan rapat paripurna DPRD Jatim pada Kamis (24/10/2024).

Pimpinan DPRD Jawa Timur akan meminta masukan anggota baru dalam proses pembahasan APBD 2025. Diharapkan, penetapan APBD 2025 bisa dilakukan sesuai tradisi yakni tanggal 10 November. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono beberapa waktu lalu.