Kejaksaan Negeri Jember dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember kembali mengingatkan para Kepala Desa (Kades), tidak melanggar netralitas Kepala Desa dalam masa kampanye Pilkada 2024 saat ini. Sebab, pelanggarnya bisa dikenai 2 Sanksi Sekaligus, yakni sanksi Administrasi Sanksi Pidana. Ancaman pidananya minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan penjara dan denda minimal Rp. 600 ribu dan Maksimal Rp 6 juta.
jaksa
7 Jaksa Lolos Tahap Awal Seleksi Capim Dan Dewas KPK, Siapa Saja Mereka?
Dalam upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia, Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil tes tertulis seleksi calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Hasil yang mengejutkan adalah lolosnya 7 orang jaksa dalam tahap seleksi ini.
Sprindik Korupsi Harus Diterbitkan KPK, Kesannya Polisi dan Jaksa Jadi Kompetitor
Harapan agar semua surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus korupsi diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengesankan bahwa polisi dan jaksa adalah kompetitor.
Jaksa Telat Lapor LHKPN Malah Dapat Promosi, Kejagung Dinilai Lalai
Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk terus membenahi proses Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat di internalnya.
Sidang Sahat di Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir Jatim, Jaksa Hadirkan Tiga Saksi
Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Jumat (14/7).
Buka Kasus Mafia Perijinan Dinkopdag Surabaya dengan 2 Tersangka Baru, Jaksa Tunggu Salinan Resmi Putusan Hakim
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Nur Rachman mengakui bila dalam kasus mafia perijinan SIUP MB di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya tak hanya dilakukan terdakwa Herry Luther Pattay saja.
Pledoi Pengemplang Pajak, Tuntutan JPU Berdasar Saksi Ahli, Tapi Tak Pernah Dihadirkan Selama Sidang
Pengadilan Negeri Mojokerto mengelar sidang dengan agenda pledoi terakhir, terkait kasus dugaan pengemplangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 2,5 miliar. Dengan terdakwa Ronny Widharta, mantan pimpinan PT Sinar Pembangunan Abadi (SPA).
Jaksa Banding Vonis Mas Bechi
Kejati Jatim akhirnya menempuh upaya hukum banding atas vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap Santri Ponpes Shidiqqiyah Meliani Victoria alias Mila.
Hakim Korting Tuntutan Jaksa, Mas Bechi Divonis 7 Tahun Penjara
Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi divonis hukuman 7 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim yang sebelumnya menuntut 16 tahun penjara.