Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) yang ingin berobat di Singapura.
"KPK
Masih Berlangsung, KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua
Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua, Selasa (7/2).
Kasus Suap Eks Bupati Bangkalan, KPK Panggil Komisaris dan Direktur PT Daya Radar Haura
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, dengan memanggil saksi-saksi, Senin (6/2).
Firli Bahuri: Resiko Apapun Saya Akan Hadapi
Tahun 2023 merupakan tahun terakhir Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tepatnya 20 Desember mendatang, pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu selesai mengabdi untuk membebaskan Indonesia dari praktik korupsi.
Diduga Petinggi Polri Terlibat, KPK Jangan Ciut Usut Suap Tambang Ilegal
Massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Pemuda Keadilan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan.
Rilis IPK TII Pernah Dipakai untuk Pelemahan KPK
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 yang dirilis oleh Transperancy International Indonesia (TII) diduga telah digunakan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK Sebut Lukas Enembe Intervensi Penentuan Pemenang Proyek di Pemprov Papua
Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe disebut turut campur tangan (intervensi) dalam penentuan pemenang proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Sehingga, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp 10 miliar.
Hakim Itong Isnaini Dijebloskan ke Lapas Klas I Surabaya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengjebloskan hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaini Hidayat ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Surabaya untuk menjalani pidana penjara selama lima tahun.
Kasus Suap Dana Hibah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jatim Dipanggil KPK
Sembilan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim.
KPK Dorong Ada Aturan Politisi hingga Kepala Daerah yang Jadi Pebisnis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan tidak adanya pihak yang bergerak membuat aturan conflict of interest terhadap politisi, kepala lembaga, dan kepala daerah yang menjadi pebisnis.
Polemik Biaya Haji 2023, Begini Tanggapan KPK
Usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp 69 juta disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) RI menimbulkan polemik berkepanjangan baik di kalangan DPR RI serta masyarakat.
KPK Minta Biaya Haji Penuhi Prinsip Kemampuan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta biaya penyelenggaraan haji dapat seefisien mungkin dan memenuhi unsur kemampuan masyarakat.
Kasus Dana Hibah, KPK Cecar Pimpinan DPRD Jatim hingga Pejabat Pemprov
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencecar Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur hingga pejabat Pemerintah Provinsi Jatim soal proses pengajuan hingga pencairan dana hibah untuk program kerja masyarakat di wilayah Jatim.
KPK Periksa Ketua DPRD Jatim Sebagai Saksi Kasus Sahat
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan hibah Jawa Timur yang melibatkan tersangka Sahat Tua Simanjuntak.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Diperiksa KPK
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur IA terlihat mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur pada Rabu (25/1).