Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terencana di dalam road map pemberantasan korupsi 2022-2045 dan juga perencanaan strategi pemberantasan korupsi 2019-2024.
"KPK
Tiga Kali Mangkir, KPK Minta Mahendra Dito Kooperatif
Sudah tiga kali mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan upayakan jemput paksa untuk dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Nurhadi (NHD) selaku mantan Sekretaris MA.
KPK Buru Keberadaan Pengusaha yang Memenjarakan Nikita Mirzani
Tiga kali mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buru keberadaan pengusaha yang dikenal karena memenjarakan artis Nikita Mirzani, Mahendra Dito untuk dihadirkan secara paksa sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
KPK Telusuri Uang Gratifikasi Lukas Enembe, Suap Rp 1 Miliar Pintu Masuk ke Rumah Judi Singapura
Perkara suap Rp 1 miliar merupakan pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan gratifikasi dan judi kasino yang diduga melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).
KPK Periksa Penyuap Lukas Enembe, Langsung Ditahan?
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerikasa penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe, Rijatono Lakka sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua, Kamis (5/1).
Aktivis 98: Bukankah Bambang Widjojanto yang Sering Permainkan Hukum?
Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin menyayangkan sikap Bambang Widjojanto (BW) yang menuding KPK mempermainkan hukum saat memproses kasus dugaan korupsi Formula E di DKI Jakarta.
Perkuat Sistem Pengadaan Secara Elektronik, LKPP Gandeng KPK
Upaya pencegahan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terlebih pada sektor pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu titik yang paling rentan terjadinya tindak korupsi.
KPK Temukan 8,3 Juta Hektare Lahan HGU Belum Terpetakan, 244 Kasus Mafia Tanah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 8,3 juta hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) belum terpetakan. Sering menjadi pemicu konflik agraria.
KPK Yakin Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak Hakim
Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) diyakini akan ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Keyakinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu setelah melihat seluruh proses penyidikan telah sesuai mekanisme ketentuan hukum.
Begini Alur Perkara Suap dan Gratifikasi di Mabes Polri yang Menjerat AKBP Bambang Kayun
Kasus dugaan suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris Aria Citra Mulia (ACM) yang menjerat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bambang Kayun (BK) bermula dari adanya pelaporan ke Bareksrim Mabes Polri oleh ahli waris Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW).
Dukung KPK Usut Suap AKBP Bambang Kayun, Polri: Lanjutkan
Polri mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap AKBP Bambang Kayun oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pemalsuan surat hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Awali Tahun, Firli Bahuri Gelorakan Berkarya Untuk Negara dan Bersihkan NKRI dari Korupsi
Mengawali Tahun Baru 2023, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengeluarkan ajakan bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama membersihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari korupsi.
Ketua Umum Kadin Diminta Kooperatif dalam Kasus Lukas Enembe
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan ulang pemanggilan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua untuk tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe.
2 Kali Mangkir, KPK Jemput Paksa Saksi Kasus Suap AKBP Bambang Kayun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penjemputan paksa terhadap saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret oknum anggota Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS.
Tahun 2022 KPK Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 T
Selama tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelamatkan keuangan negara atau daerah mencapai Rp 63,9 triliun. Bukti keberhasilan penyelamatan keuangan negara yang digencarkan KPK.