"KPK

Seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan tidak ragu untuk tegas dalam melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan penyelewengan bantuan bagi korban gempa bumi Cianjur, Jawa Barat.

Koordinator Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS Jatim), Ahmad Annur, mengamini pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tentang banyaknya dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jatim ke Madura tidak dirasakan manfaatkan oleh masyarakat.

Melalui momentum perayaan Natal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap para terduga koruptor untuk segera insaf atau taubat atas perbuatannya, serta kooperatif dalam mengikuti proses penegakan hukum.

Publik masih memberikan harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Atas alasan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bisa dianggap sebagai pemimpin yang pro terhadap musuh KPK usai mengeluarkan pernyataan tangkap tangan bikin negara jelek.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan jajarannya bekerja profesional dalam mengusut suatu kasus dugaan korupsi.

Sejumlah kalangan masyarakat menyayangkan pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT), yang dianggap memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perayaan Natal 2022 nanti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan keluarga tahanan kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk melakukan kunjungan. Salah satu syaratnya adalah, tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang lebih dari Rp 1 miliar terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Uang tersebut diamankan dari Gedung DPRD Provinsi Jatim, di mana tim melakukan penggeledahan selama dua hari berturut-turut, yakni pada Senin (19/12) dan Selasa (20/12).

Terkait penggeledahan ruang kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan mandate UU 19/2019, KPK merupakan lembaga dalam rumpun eksekutif, namun dalam menjalankan tugas maupun wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada cabang kekuasaan manapun.

Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada Rabu (21/12). Penggeledahan itu diduga terkait dengan pengembangan dugaan suap dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah seluruh ruang kerja fraksi di DPRD Jawa Timur terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terhadap dugaan dana korupsi yang melibatkan wakil ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak.