"KPK

Berawal dari kegiatan tangkap tangan atau dikenal dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjutinya dengan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik serta sejumlah uang usai menggeledah beberapa ruangan DPRD Jawa Timur, pada Senin (19/12).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur pada Selasa (20/12) siang tadi. Penggeledahan itu diduga untuk mengembangkan kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (19/12). Bahkan, KPK mengamankan dan membawa Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD Jatim, Afif.

Kabulkan permohonan putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) hingga menyatakan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (SKM) tidak dinyatakan pailit, Hakim Yustisial Edy Wibowo (EW) diduga terima uang Rp 3,7 miliar.

Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor DPRD Jawa Timur pada Senin sore (18/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Hakim Yustisial, Edy Wibowo (EW). Edy merupakan tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang hakim sebagai tersangka.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak mendapat banyak sorotan. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak (STPS) dan tiga orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim.

Usai melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang miliaran rupiah dalam bentuk uang pecahan rupiah dan mata uang asing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan nasib Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak (STS) dan tiga orang lainnya yang terjaring tangkap tangan.

DPP Partai Golkar mempertimbangkan memberi bantuan hukum kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simanjuntak yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melanjutkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya, Kamis (15/12).

Setelah menggeledah ruangan Kabag Rapat dan Risalah DPRD Jawa Timur, KPK juga melakukan pengecekan yang akhirnya juga menyegel ruang server CCTV. Otomatis, saat ini ada tiga ruangan yang telah dilakukan penyegelan di gedung DPRD Jatim.