Lukas Enembe

Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua Apbsalom Yarisetouw meminta KPK bersikap tegas terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Jika tidak bersikap kooperatif, Lukas harus dijemput paksa.

Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Lukas Enembe mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polri telah menyiapkan 1.800 personel untuk membackup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Gubernur Papua Lukas Enembe.

Komisi III DPR RI mempertanyakan sikap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang mendatangi kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Kota Jayapura, Papua, Rabu (28/9).

Wakil ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura John Bukwab berharap agar Gubernur Papua Lukas Enembe berjiwa besar dan tidak menghindar dari proses hukum.

Kasus korupsi melanda Provinsi Papua. Dalam sebulan terakhir, tiga kepala daerah di tanah Papua terjerat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan teranyar Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memberi pernyataan langsung di hadapan tim penyidik, daripada bicara kepada publik.

Otonomi khusus Papua sudah berjalan 20 tahun dengan memakan biaya puluhan triliun.  Akan tetapi pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara luas. Sebaliknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain.

Jerat kasus hukum pada Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan.

Gandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengecek kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan tidak akan membiarkan Lukas terlunta-lunta jika kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik.

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) Kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK. Alasannya, Lukas sedang sakit. KPK tak langsung percaya. KPK pun akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjerat kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dengan pasal merintangi penyidikan lantaran memberikan keterangan tanpa didukung dengan fakta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) yang memilih tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK.

Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengungkapkan bahwa Gubernur Papua tersebut mempunyai tambang emas di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Adapun, pengurusan izin pertambangannya diklaim masih dalam proses.

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) kembali tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum Gubernur Lukas datang untuk memberikan informasi soal kondisi kesehatan politisi Demokrat itu sehingga tidak hadir ke KPK.