Permohonan uji materiil belasan pasal yang terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan yang dibacakan pada Senin siang (4/10).
MK
MK Putuskan Jabatan Kepala Desa Maksimal 3 Periode
Permohonan uji materiil Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, yang diajukan Kepala Desa (Kades) Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Nedi Suwiran, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ternyata Ini Alasan MK Tolak Uji Materi UU KPK Terkait Alih Status Pegawai Menjadi ASN
UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa isinya dijadikan objek gugatan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide, diputuskan Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (31/8).
Pakar: Semoga Hakim MK Dapat Hidayah Kawal Konstitusi, Bukan Pengawal 9 Naga
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO Unand), Feri Amsari mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU 19/2019 tentang perubahan kedua UU KPK tegas menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.
Gugatan Pilkada Jilid II Dianggap Tidak Berkepastian Hukum, Said Salahudin: Kita Gugat KPU Rame-rame
Pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan obyek sengketa pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang (PSU), mendapat kritik dari pemerhati hukum tata negara, Said Salahudin.
Jubir MK Jelaskan Alasan PSU Pilkada 2020 Kembali Digugat
Pemungutan Suara Ulang atau perhitungan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020 di sejumlah darah yang masuk gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pertanyaan publik.
Penyadapan Tidak Perlu Izin, KPK: Terima Kasih Pada Pihak Yang Telah Ajukan Judicial Review
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak harus mendapatkan izin kepada Dewan Pengawas (Dewas).
MK Kabulkan Uji Materi UU 19/2019 Terkait KPK Tidak Perlu Izin Dewas Untuk Menyadap
Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap inkonstitusional terkait izin penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan dari Dewan Pengawas (Dewas) yang ditetapkan dalam UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MK Tolak Gugatan RUU KPK Yang Diajukan Agus Rahardjo Cs
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 19/2019 yang diajukan oleh mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo dkk.
PKB Nilai Putusan MK Soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijaksana
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat verifikasi partai politik, dinilai bijaksana oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gugatan Rival Ipuk-Sugirah Di Pilbup Banyuwangi Diregister MK
Gugatan sengketa pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi 2020 yang diajukan rival Ipuk-Sugirah, Yusuf-Riza telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diajukan 21 Desember 2020 lalu.
Rizal Ramli: Para Hakim MK Tidak Punya Argumen Memadai Untuk Kalahkan Pandangan Kami
Sedari awal tokoh nasional DR. Rizal Ramli sudah skeptis dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan Judicial Review (JR) terkait Presidential Threshold 20 persen sebenarnya urung dilaksanakan lantaran melihat track record MK yang selama ini lebih menjadi “Mahkamah Kekuasaan”.
Nasir Djamil: PT 20 Persen Hanya Untungkan Pemodal Dan Menyia-nyiakan Suara Rakyat
Uji materi atau judicial review terhadap presidential threshold atau ambang batas presiden sebesar 20 persen telah dilakukan sejumlah tokoh bangsa seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung.
Cong Gugat Dana Desa di MK, Berikut Alasanya
Sekitar 20 Kepala Desa (Kades) asal Ngawi bagian dari 50 Kades dari Jawa Timur mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta untuk mengikuti gugatan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi Covid-19.