MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas ketentuan atau norma pencalonan presiden dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merespon diubahnya norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden atau wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah DPR RI memberhentikan Aswanto dari kursi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Hakim Konstitusi, dan menggantikannya dengan Sekretaris Jendral MK Muhammad Guntur Hamzah, dinilai melanggar UUD 1945.

Tak terima pejabat tinggi negara mendapatkan dana pensiun yang dianggap membebani APBN, seorang pengemudi ojok online (Ojol) di Surabaya bernama Agus Rianto mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonensia Anis Matta mengaku heran terhadap manuver partai politik (Parpol) tertentu yang ingin mencalonkan orang lain sebagai calon presiden (Capres), bukan pimpinan atau kadernya sendiri.

Pernyataan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut Mahkamah Konstitusi dibubarkan dinilai sudah tepat. Apalagi jika MK menolak gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang dilayangkan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara.

Ajakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, kepada elemen-elemen partai politik untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut mendapat perhatian dari partai politik lain. Khususnya parapo yang memiliki kursi di parlemen.

Ada dua kemungkinan keputusan penunjukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai saksi pernikahan adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Anwar Asman.

Pembahasan RUU Peraturan Perubahan Perundang-undangan (PPP) memicu polemik di masyarakat. Pasalnya, RUU itu dibahas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Wacana tentang penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus berdengung. Bahkan teranyar sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan Joko Widodo 3 periode.

Legalitas pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara berupa undang-undang (UU) 3/2022 kembali didaftarkan gabungan elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materiil atau judicial review.

Bupati Halmahera Utara, Frans Manery, dan Wakilnya Muchlis, menggugat aturan pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 2024, sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Sejumlah tokoh nasional resmi mendaftarkan permohonan judicial riview terhadap Undang-undang No 3/022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka kemungkinan mengubah presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.