Pemkab Jember

Hari Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Jember diperingati dengan jalan sehat. Ribuan buruh dan masyarakat umum mengikuti acara jalan santai dengan start dan finish di Jalan Sudarman, pada Kamis pagi, 1 Mei 2025. 

Rumah seorang perempuan muda bernama JR (34), warga Jalan Sri Tanjung, Lingkungan Kaliwining, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, mendadak ramai dikunjungi anggota Komisi D, Mufid dan Dinas Sosial Pemkab Jember.

Rehabilitasi atau pemeliharaan jalan rusak di sejumlah titik di Kabupaten Jember sudah berjalan. Namun untuk perbaikan paket fisik jalan yang rusak masih menunggu proses tender. Saat ini, Pemkab Jember masih terus mengupdate data panjang jalan rusak.

Bupati Jember, Muhammad Fawait menyerahkan Rancangan Awal Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Jember, untuk segera dibahas dalam Pansus DRPD Jember. 

Ratusan tenaga honorer atau pegawai non ASN (aparatur sipil negara) mendatangi Kantor DPRD Jember di Jalan Kalimantan 86 Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember, Senin 10 Februari 2025. Mereka menuntut gaji dan kejelasan statusnya tenaga non ASN, yang tidak masuk dalam database BKN. 

Ribuan pegawai non ASN atau pegawai Honorer Pemkab Jember, berada diujung tanduk, menyusul pemberlakuan UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau non ASN. Mereka terancam dirumahkan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK tahap 2, pada 13 Februari 2025. 

Pemberlakuan UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah berdampak di Jember. Sebanyak 330 pegawai honorer atau non-ASN  Pemerintahan Kabupaten Jember sudah mulai dirumahkan.

Sebanyak 2.204 Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Honorer Pemkab Jember, terancam dirumahkan. Sebab, Pemkab Jember tidak memperpanjang kontrak kerja lagi. Hal ini menyusul diberlakukan UU no 20 tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan tenaga honorer lagi di lingkungan pemerintah daerah.

Pemkab Jember menggelontorkan anggaran untuk 8.000 Mahasiswa di Kabupaten Jember, dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanjanya Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 senilai Rp 43 milyar. Bahkan anggaran tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2024. Namun sayangnya, Pemkab Jember belum menganggarkan beasiswa khusus santri meski Pemkab Jember sudah memiliki Perda nomor 3 tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pemkab Jember bersama PCNU Jember dan Kantor Kemenag Jember, berkolaborasi menggelar Apel Peringatan Hari Santri (HSN) 2024 di lapangan Sukorambi Kabupaten Jember,  Senin ( 22/10), berlangsung sukses dan lancar. 

Sejumlah guru ngaji berharap Pemkab Jember segera mencairkan insentif guru ngaji di Kabupaten Jember. Mereka berharap Pilkada Jember 2024, tidak menjadi penghalang proses pencairan dana insentif yang dianggarkan masa kepemimpinan Hendy Siswanto - Gus Firjaun pada tahun 2024 ini. 

Ratusan buruh Perusahaan Umum Daerah (PDP) Kahyangan menggelar aksi turun jalan untuk menuntut Kenaikan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten Rp 2,5 juta. Selain itu massa mendesak Bupati Jember, memecat tiga jajaran direksi.

Sidang gugatan sengketa tanah eks lokalisasi legendaris Besini Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, antara penggugat ahli waris Supren, warga Puger, melawan para tergugat telah berakhir pada Selasa (23/7) hari ini.

Layanan Kesehatan Gratis, Jember Pasti Keren (JPK) dikeluhkan karena anggaran yang mengcover warga Jember selama tahun 2024, telah habis sejak bulan Mei lalu. Selain itu juga ada temuan terjadi migrasi besar-besaran masyarakat Jember, yang awalnya menjadi peserta BPJS Mandiri migrasi ke JPK. Keluhan lainnya adalah layanan kemudahan JPK dengan menunjukkan KTP. Rupanya itu hanya berlaku satu kali, selanjutnya masyarakat diminta mengurusi SPM.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 di Kabupaten Jember secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indeks harga konsumen (IHK) dari 104,12 menjadi 106,61.