petani tembakau

Tidak ada ruang yang memadai bagi petani tembakau dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial Kota Kediri pada hari ini, Minggu (22/10), melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) buruh rokok dan petani tembakau, yang bertempat di GOR Jayabaya Kota Kediri.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mahdi berkomitmen terus memperjuangkan nasib para petani tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 22.000 petani tembakau di 8 kecamatan. Penyerahakan berlangsung di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (29/3).

Bupati Jombang Hj Mundjidah didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat SIK M.M secara simbolis menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang ada di wilayah Utara Brantas, bertempat di Pendopo Kecamatan Ploso, pada Rabu (16/11).

DPRD Kabupaten Probolinggo akan berkoordinasi dengan pemkab, mengusulkan perda tata niaga tembakau. Perda tersebut, salah satunya akan mengatur tentang larangan gudang tembakau yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo untuk mengambil tembakau dari luar daerah.

Sejumlah petani di Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, mencabut dan membakar tembakau yang sudah siap dijual. Aksi tersebut sebagai bentuk protes petani pada pemerintah karena gudang masih tutup.

Memasuki era kenormalan baru, setiap bidang usaha dan sektor industri mulai bersiap untuk beradaptasi dalam proses interaksi sosial maupun operasionalnya.