Rencana tiga kebijakan pemerintahan Joko Widodo, yakni menaikkan iuran BPJS Kesehatan, BBM dan mencabut subsidi listrik 900 VA, akan berdampak dalam dunia investasi. Kondisi tersebut bisa memicu kaburnya para investor di Indonesia.
- Bawaslu RI Imbau Sosialisasi Parpol Jangan Jadikan Ajang Kampanye Kader
- Gaji ke-13 PNS Naik Hampir 4T di 2022, Rakyat Sedang Susah Kok Bisa?
- Kejutan di Dapil Jatim III! 5 Pendatang Baru Melesat ke Kursi DPRD Provinsi
Lanjut Dian, para investor membutuhkan kestabilan situasi politik, maupun suasana masyarakat yang kondusif.
"Saya khawatir ada 33 perusahaan China yang kabur dari Indonesia, katakanlah. Jangan-jangan itu terstimulasi dari situasi nasional kita yang tidak kondusif menurut mereka. Sudut pandang orang ekonomi kan gitu," katanya.
Sehingga, pemerintah sebelum mengeluarkan pernyataan soal kebijakan yang berpotensi muncul penolakan dari rakyat, harus benar-benar dikaji terlebih dahulu agar kondisi di masyarakat tetap stabil.
"Perusahaan asing itu mau investasi kan butuh banyak jaminan. Mulai dari keadaan, hukum, situasi nasional, dan wajah kabinet. Terus statement dari pembuat kebijakan apakah memang layak atau tidak, apakah visibel atau tidak, apakah proper atau tidak. Semua saling berkait," pungkasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tak Beri Informasi Jatuhnya Puing Roket Long March, NASA Kritik China Lepas Tangan
- Rakyat Ingin Regenerasi Kepemimpinan, AHY dan Partainya Melejit
- Wakil Menteri Rangkap Komisaris BUMN Cederai Konstitusi, Jangan Rakus!
