Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) investigasi penggunaan anggaran Sirekap KPU RI. Pasalnya banyak masalah pada proses real count.
- Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Oleh KPU, Gus Fawait: Kami Bangga, Jatim Basis 02
- Kalau Terjadi Anomali Hitung Cepat Dengan Real Count KPU, Kenapa Hanya Terjadi Pada PSI?
- Pasca Pemilu 2024, Ketua KPU Bondowoso Kerap Terima Curhat Caleg Gagal
Desakan itu disampaikan perwakilan Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Yoseph Jibril, pada jumpa pers di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu sore (28/2).
“Kami mendesak KPK turun tangan dan investigasi terkait penggunaan anggaran Sirekap KPU RI yang pelaksanaannya tak sesuai harapan,” tegas Yoseph.
Terlebih, kata dia, penggunaan aplikasi Sirekap KPU RI menggunakan APBN tidak sedikit. Berdasar data Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran Sirekap KPU RI mencapai Rp3,5 miliar.
“Sehingga kami berkepentingan melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan, dan harus dihentikan,” tegasnya.
Lebih jauh dia juga meminta Bawaslu RI untuk melakukan fungsi pengawasan secara optimal dan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap KPU RI.
“Bila dalam waktu 1x24 jam KPU mengabaikan tuntutan ini, kami akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” pungkasnya.
Aliansi Pemuda Kawal Pemilu terdiri dari sejumlah organ kepemudaan, seperti DPP KNPI, BEM PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Bersatu (Kmpisatu), Swara Milenial Indonesia (SMI), hingga Forum Pemuda Nusantara Bersatu (FPNB).
- Silaturahim Syawal Bersama LDII, Pj Gubernur Adhy: Perlu Sinergi Ulama-Umaro Sukseskan Pembangunan
- Pencuri Motor Asal Surabaya Dibekuk Polisi di Arosbaya Bangkalan
- Surabaya Raih 2 Penghargaan di Hari Otoda 2024, DPRD Puji Kinerja Wali Kota Eri
