Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM).
- Cara Melakukan Kooperativisasi BUMN
- PT Dirgantara Indonesia Cicil Gaji Karyawan
- Dividen BUMN Tembus Rp81,5 Triliun, Ekonom: Bukti Keberhasilan Restrukturisasi
Penandatanganan itu berlangsung di sela puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil Bangkalan, Madura, Kamis (17/2) malam.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausahawan santri.
“Dengan MoU ini, harapannya cabang NU dapat membentuk cabang-cabang usaha sebagai sumber finansial dan perkembangan ekonomi di lingkungan keluarga NU," kata Gus Yahya dikutip Kantor Berita RMOL Jatim.
Dia menjelaskan, kerja sama ini ini sesuai dengan hasil Muktamar NU di Lampung akhir Desember 2021 lalu, yakni menguatkan kemandirian ekonomi warga NU untuk bisa berkontribusi bagi peradaban dunia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku diberi arahan oleh Presiden Joko Widodo agar bisa mengintervensi kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Apalagi sektor ekonomi sangat terdampak akibat adanya pandemi Covid-19.
Karena itu, Erick berharap lewat kerja sama ini mampu menjadi salah satu upaya untuk menjawab arahan Presiden sekaligus memperkuat kebangkitan umat.
"Dua minggu lalu, Sekjen PBNU Gus Ipul bilang kepada saya, bagaimana cara memperkuat kebangkitan umat. Sebab sebagai negara muslim terbesar, Indonesia belum masuk 10 besar industri halal di dunia. Artinya masih ada sesuatu dan harus ada yang diperbaiki bersama," ujarnya.
Erick juga mendorong pesantren untuk menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi yang diimplementasikan dengan kerja sama antara BUMN milik NU dan BUMN milik bangsa. "BUMN mendorong pesantren NU hari ini bisa menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi," kata Erick.
Erick menjelaskan kerja sama ini akan menginisiasi 250 PCNU di sejumlah daerah di Indonesia untuk membangun Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU).
"Insyaallah ada 250 PCNU yang sudah masuk kategori. Kami juga sudah minta ke HIMBARA untuk bersama-sama melakukan pendampingan, termasuk dengan Kementerian Koperasi dan UKM," ujarnya.
Erick memastikan bank-bank plat merah akan mendampingi kerja sama ini. Pendampingan ini, jelas Erick, akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari PCNU, seperti pemasaran, perbaikan produk, hingga digitalisasi.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga mengaku senang dengan akan terlahirnya 10 ribu wirausahawan santri.
"Sebelum MoU, Sekjen Gus Ipul juga mengingatkan saya agar kesepakatan ini tidak bohong-bohongan. Lalu, saya sampaikan juga ke Gus Ipul, 10 ribu ini masih sedikit sehingga ke depan harus terus bertambah," ujarnya.
Kerja sama dengan PBNU ini, kata dia, sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang tujuannya mencetak pengusaha-pengusaha baru.
"Kami juga diperintahkan oleh Presiden untuk memperkuat koperasi pondok pesantren (koppontren). Di Jabar sudah ada percontohan, lalu di Jatim ada beberapa pondok pesantren juga ada," kata Teten.
Malam puncak peringatan Harlah Ke-99 NU itu dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua PBNU, Ketua PWNU se-Indonesia, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, dan pejabat Forkopimda Jatim. 
- Nathan Tjoe-A-On Akhirnya Diizinkan Klubnya Kembali Perkuat Timnas U-23 Indonesia
- Gus Ipul: Tidak Niat PBNU Gembosi Suara PKB
- Coblosan Pemilu 2024 Usai, Ketua PBNU Ajak Seluruh Umat Tetap Menjaga Kerukunan
