Setelah membandingkan dengan rezim pemerintahan sejak Indonesia merdeka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain era pemerintahan Joko Widodo.
- Cabang-cabang Kekuasaan Bersekongkol, Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
- Rakyat Dipertontonkan Kebobrokan Rezim di Akhir Pemerintahan Jokowi
- Di Rezim Jokowi, Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Kehilangan Arah
Pandangan ini disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/4).
Dedi kemudian mencontohkan kenaikan harga brutal yang dimaksudkan. Yakni, saat awal bulan ramadhan harga minyak goreng, akses tol, BBM Pertamax hampir bersamaan dinaikkan.
"Tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain Jokowi. Kita bisa saksikan awal ramadhan ini, mulai dari minyak goreng, pajak, akses toll, Pertamax dan lainnya," demikian kata Dedi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini kemudian menjelaskan bahwa di setiap rezim pasti kenaikan harga terjadi. Meski demikian, ia menilai tidak sebrutal era Jokowi.
Saat dianya kasus kenaikan harga era Presiden Soeharto, Dedi menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa disamakan. Sebab, era Soeharto saat itu Indonesia menghadapi situasi krisis global yang tidak bisa dihindari.
"Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima," demikian kata Dedi. 
- Cabang-cabang Kekuasaan Bersekongkol, Demokrasi Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja
- Rakyat Dipertontonkan Kebobrokan Rezim di Akhir Pemerintahan Jokowi
- Di Rezim Jokowi, Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Kehilangan Arah
