Anggota DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah mengapresiasi pemerintah pusat yang menunda program konversi dari kompor LPG ke listrik induksi.
- DPRD Jatim Harap Ada Tambahan Armada Untuk Lebaran Tahun Depan
- Antisipasi PMK, Daniel Rohi Usulkan Pembatasan Lalu-Lintas Hewan Di Perbatasan Jatim
- DPRD Jatim Sebut Konflik Iran-Israel Berpotensi Menimbulkan Efek Domino Jika Terjadi Berkepanjangan
Menurut dia, pemerintah sebaiknya memanfaatkan penundaan program tersebut untuk pemerataan aliran listrik di daerah pegunungan, pelosok dan kepulauan.
Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Dedi ini, hingga sekarang masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum merasakan aliran listrik. Seperti halnya di daerah kepulauan, pegunungan, dan pelosok-pelosok desa.
Cak Dedi menilai sangat tidak elok jika pemerintah membagikan kompor listrik ke masyarakat yang rumahnya belum ada aliran listrik.
"Ini PR bagi Pemprov Jatim jika mengikuti perintah pemerintah pusat, konversi dari LPG ke listrik, ada PR di Jatim yang harus diselesaikan. Karena sampai hari ini ada yang belum teraliri listrik," ujar Cak Dedi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (27/9).
Politisi asal Partai Gerindra itu meminta Pemprov bekerja sama dengan PT PLN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yaitu kebutuhan aliran listrik bagi masyarakat yang belum terpasang energi listrik.
"Kalau ada program konversi LPG ke kompor listrik, ya tentunya harus menjadi perhatian khusus. Kalau itu memang harus di lakukan harus menyelesaikan yang krusial dulu atau yang mendasar dulu," paparnya.
Terkait warga di daerah kepulauan, Cak Dedi mendorong pemerintah menggalakkan tenaga surya agar mendapat aliran listrik. Mengingat sangat kesulitan dan akan mengganggu alur pelayaran kapal, jika harus menggunakan kabel melewati laut. "Bisa juga memperbanyak tenaga diesel untuk di kepulauan," terangnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu tidak ingin program konversi kompor akan menjadi mubazir karena di rumah masyarakat belum ada aliran listrik. Tentunya banyak anggaran dari APBN yang akan terbuang sia-sia karena tidak ada fasilitas dari pemerintah untuk menggunakan kompor listrik.
"Kalau semua masyarakat bisa menikmati listrik maka program pemerintah pusat apapun bentuknya, kita bisa mendukung tapi dengan catatan kebutuhan mendasar soal aliran listrik bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah akan membagikan paket kompor listrik gratis kepada 300.000 penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Satu rumah diberi satu paket kompor listrik gratis senilai seharga Rp 1,8 juta yang terdiri kompor listrik, alat memasak, dana untuk menaikkan daya. 
- Gerindra Tetapkan Gus Fawait Bacabup Jember
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
