Berdasarkan data awal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P. Simandjuntak menerima uang suap sebesar Rp 5 miliar dengan modus korupsi ijon dana hibah.
- Gantikan Sahat Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim Istu Hari Subagio Kawal Berbagai Program Prioritas
- KPK Geledah Rumah Ketua DPRD Jatim, Aktivis: Tangkap Semua Koruptor Dana Hibah
- KPK Amankan Bukti Dokumen dan Elektronik di Rumah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak yang resmi mengumumkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim setelah terjaring tangkap tangan oleh KPK yang berlangsung sejak Rabu malam (14/12) di wilayah Jatim.
Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024; Rusdi (RS) selaku Staf Ahli tersangka Sahat; Abdul Hamid (AH) selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas); dan Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng selaku Koordinator Lapangan Pokmas.
"Sebagai kebutuhan dari proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023," ujar Johanis kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat dinihari (16/12).
Johanis selanjutnya membeberkan konstruksi perkara ini. Di mana, untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 dalam APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepad badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Pemprov Jatim.
Distribusi penyalurannya antara lain melalui Pokmas untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan.
Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut kata Johanis, merupakan penyampaian aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Provinsi Jatim yang satu di antaranya tersangka Sahat.
Tersangka Sahat yang menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon. Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut adalah tersangka Abdul Hamid.
"Diduga ada kesepakatan antara tersangka STPS dengan tersangka AH setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan, sedangkan tersangka AH mendapatkan bagian 10 persen," jelas Johanis.
Besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh tersangka Sahat dan juga dikoordinir oleh tersangka Abdul Hamid, yaitu di tahun 2021 telah disalurkan sebesar Rp 40 miliar, dan tahun 2022 telah disalurkan sebesar Rp 40 miliar.
Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali diperoleh Pokmas kata Johanis, tersangka Abdul Hamid kemudian kembali menghubungi tersangka Sahat dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijo sebesar Rp 2 miliar.
Mengenai realisasi uang ijon tersebut dilakukan pada Rabu (13/12), di mana tersangka Abdul Hamid melakukan penarikan tunai sebesar Rp 1 miliar dalam pecahan mata uang rupiah disalah satu bank di Sampang dan kemudian menyerahkannya kepada tersangka Eeng untuk dibawa ke Surabaya.
Selanjutnya, tersangka Eeng menyerahkan uang Rp 1 miliar tersebut kepada tersangka Rusdi sebagai orang kepercayaan tersangka Sahat di salah satu mal di Surabaya.
Setelah uang diterima, tersangka Sahat memerintahkan tersangka Rusdi segera menukarkan uang Rp 1 miliar tersebut disalah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura dan dolar AS.
Tersangka Rusdi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Sahat disalah satu ruangan yang ada di Gedung DPRD Provinsi Jatim.
Sedangkan sisa Rp 1 miliar yang dijanjikan tersangka Abdul Hamid akan diberikan para Jumat (16/12).
"Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, tersangka STPS telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar. Berikutnya tim penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan terkait jumlah uang dan penggunaannya yang diterima tersangka STPS," pungkas Johanis dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- KPK Dikabarkan OTT Pejabat Negara di Labuhanbatu
- Gantikan Sahat Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim Istu Hari Subagio Kawal Berbagai Program Prioritas
- OTT di Bondowoso, KPK Amankan 6 Orang Pejabat Negara hingga Swasta
