Wali Kota Eri Didorong Maju Pilgub Jatim, Ini Kata Wakil Kepala Bidang Perempuan dan Anak DPC PDIP Surabaya

Dyah Katarina/RMOLJatim
Dyah Katarina/RMOLJatim

Wakil Kepala Bidang Perempuan dan Anak DPC PDI Perjuangan Surabaya, Dyah Katarina tak terlalu menanggapi serius adanya kabar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didorong maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.


Menurutnya kabar tersebut merupakan hal yang masih wajar dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab semua rekomendasi ada ditangan Ketua Umum PDIP Mega Wati Sukarnoputri.

"Kabar itu kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau kami di partai di didik bahwa calon apapun kan tetap melalui rekomendasi Ketua Umum, jadi enggak apa-apa, siapapun, kabar apapun ya sudah biarkan saja, toh nanti keputusan di Ketua Umum," kata Dyah Katarina dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (28/1).

Menurut Dyah, hal wajar tersebut juga pernah dirasakannya, terlebih lagi Dyah sendiri adalah istri dari mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH.

"Saya pun pernah ada yang bilang 'Bu maju Gubernur,' jadi sah-sah saja seperti itu," jelasnya.

Menurut Dyah Katarina, pemimpin atau kepala daerah mempunyai banyak syarat, jadi tak hanya popularitas sebagai bahan untuk maju sebagai Kepala Daerah.

"Kita semua tau, Kepala Daerah kan enggak hanya popularitas saja, karena mumpung populer. Tapi untuk memimpin sebuah Provinsi atau Kota butuh sebuah kompetensi, butuh pengalaman, butuh jam terbang yang cukup, jadi ini masih terlalu prematur kalau kita bicarakan saat ini," terang Dyah.

Menurutnya, dalam kubu partai berlambang kepala banteng ini, tugas utamanya yakni mengutamakan kepentingan dari rakyat.

"Sekarang kita lakukan terlebih dahulu apa yang menjadi tugas kita, dan mengutamakan PR-PR mensejahterakan rakyat harus diutamakan. Soal nanti siapa yang maju menjadi Kepala Daerah, biarkan partai yang menentukan," tegasnya.

Saat ditanya kemungkinan Wali Kota Eri Cahyadi maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Surabaya lagi, Dyah mengatakan itu bisa saja terjadi.

"Apapun bisa, yang penting kan sesuai dengan Undang-undang, yang enggak boleh kan 3 periode," ujarnya dengan sedikit berkelakar.

Dyah menekankan, jika semua yang ada dalam PDI Perjuangan adalah petugas partai, sehingga menjalankan apa yang sudah ditugaskan oleh partai.

"Karena istilah di kami adalah petugas partai, kalau partai lain menertawakan istilah ini, kami tetap bangga, karena di partai kami ini petugas yang bekerja mengabdi pada rakyat atas perintah partai, dan sudah terbukti kalau partai perjuangan itu pro rakyat," pungkasnya.