Puluhan ribu anggota TNI/Polri yang terdaftar sebagai pemilih menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dampaknya, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dipertanyakan.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Kejagung Lembaga Paling Dipercaya Publik, DPR Terendah
- Polri Didesak Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit
Anggota DPR RI Komisi II Guspardi Gaus menyatakan, jika benar data yang di ungkap oleh Bawaslu, maka ini adalah temuan yang sangat serius.
"Perlu segera ditindaklanjuti. Bagaimana sih kerja KPU?,” kata Gupardi dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).
Dikatakan Guspardi, TNI/Polri merupakan alat negara` yang bertugas pada aspek pertahanan dan keamanan negara. Ia menegaskan bahwa prajurit TNI/Polri harus fokus dan professional dalam mengemban tugasnya.
Detailnya, dalam pasal 200 UU 7/2017 (UU Pemilu) kedua institusi negara ini tidak diberi hak memilih dalam pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu).
"Kenapa anggota TNI/ Polri masih tercantum dalam daftar pemilih. Ini kan enggak benar," sesal Politisi PAN itu.
Lebih lanjut, Guspardi juga merasa heran mengapa orang meninggal juga masih dimasukkan dalam daftar pemilih.
“Jangan sampai nanti ada yang berkomentar, mau manggil arwah-arwah untuk ikut nyoblos. Kan enggak lucu juga,” terangnya.
Legislator asal Minang ini mengungkapkan apresiasinya kepada kinerja Bawaslu yang proaktif melakukan pengawasan terhadap setiap pemilu.
- Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Oleh KPU, Gus Fawait: Kami Bangga, Jatim Basis 02
- Kalau Terjadi Anomali Hitung Cepat Dengan Real Count KPU, Kenapa Hanya Terjadi Pada PSI?
- Sirekap KPU Bermasalah, Aliansi Pemuda Desak KPK Investigasi
