Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk monitoring dan penyelidikan dugaan penyimpangan lelang dan pembangunan proyek pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan.
- BTN Perkuat Integritas Keluarga Karyawan Dengan Menggandeng KPK
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir 3 Mei
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Hal tersebut disampaikan langsung oleh sekjen MAKI Komaryono.
Menurutnya, pembangunan proyek pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan yang dikerjakan PT Fahreza Duta Perkasa (FDP) dengan nilai kontrak Rp. 136.410.884.909 dari proses lelang, diduga terjadi pengaturan atau kompetisi yang tidak fair. Hingga berimbas pada pembangunan yang tidak berjalan sesuai schedule atau progres.
"Kami sudah melayangkan surat permohonan kepada KPK untuk monitoring dan penyelidikan dugaan penyimpangan lelang dan pembangunan proyek pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan. Dugaan kami ada ketidakwajaran disana. Mulai dari proses lelang hingga proses pengerjaannya, " kata Komaryono kepada Kantor Berita RMOLJatim, $abtu (17/6).
Komaryono menjelaskan, surat yang dikirimkan ke KPK dilampiri juga dengan beberapa bukti fakta yang ditemukan.
Salah satunya yakni tidak terpasangnya plang bor atau papan nama proyek yang menunjukkan kapan proyek dimulai dan berakhir pelaksanaannya. Sumber Anggaran yang dipakai, Tahun anggaran proyek serta kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
"Dalam melaksanakan pekerjaan, kontraktor terkesan lambat atau tidak sesuai dengan schedule. Sebab pada waktu kami investigasi pada 1 Juni 2023, dilapangan pengerjaan gorong-gorong di Jl. MT. Haryono (Depan Global Sport) barusan selesai dibuka. Pengerjaannya terkesan asal-asalan dan cenderung membahayakan masyarakat pengguna jalan. Surat yang kami kirim juga kami lampirkan beberapa fakta yang ditemukan di sana," pungkasnya.
Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu PT Fahreza Duta Perkasa (FDP) dilaporkan ke Polda Kaltim pasalnya belum membayar material yang disuplai ke proyek pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan.
- BTN Perkuat Integritas Keluarga Karyawan Dengan Menggandeng KPK
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir 3 Mei
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
