Khawatir Penghasilan Turun Akibat Trans Jatim, Puluhan Sopir Angkot Ngadu ke DPRD Jatim

Sopir angkot di DPRD Jatim/RMOLJatim
Sopir angkot di DPRD Jatim/RMOLJatim

Puluhan pengemudi angkutan kota dari Surabaya dan Sidoarjo yang menamakan Serikat Sopir Indonesia (SSI) mengadu ke kantor DPRD Jawa Timur pada Senin (3/7/2023). 


Mereka khawatir, dioperasikannya Bus Trans Jatim, serta penambahan koridor baru yakni Mojokerto-Surabaya dan Madura menimbulkan dampak negatif dan membuat para sopir kehilangan penumpang. 

“Tadi disampaikan bahwa angkutan yang dilalui disinergikan dengan Trans Jatim sehingga kawan-kawan tidak lagi khawatir pendapatannya,” kata Siswoyo salah satu perwakilan SSI.

Di depan anggota DPRD Jatim, Siswoyo berharap agar Pemprov Jatim juga memikirkan nasib angkutan kota. Salah satu tuntutannya adalah meminta agar Dishub Jatim memberikan subsidi operasional, serta mensinergikan jalur penumpang antara Bus Trans Jatim yang sudah beroperasi.

“Keluhan kami adalah dengan adanya Trans Jatim ini ada dampak negative dan alhamdulillah setelah ada pertemuan ini sudah ada pembahasan mengenai nasib kami,” tandasnya.

Siswoyo mengaku, dalam pertemuan dengan anggota Komisi D DPRD Jatim, Dishub Jatim berkomitmen untuk memikirkan nasib para sopir angkot. 

Salah satunya adalah memberikan jaminan, agar para angkutan kota tidak kehilangan penumpang, dan bisa bersinergi dengan Bus Trans Jatim agar mereka bisa berbagi penumpang.

“Kawan-kawan sudah paham tujuan Trans Jatim adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tanpa meninggalkan para sopir. Usulannya adalah nanti kita akan menata bareng-bareng,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan berharap agar keberadaan Trans Jatim tidak mematikan angkutan kota, terutama di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. 

Karena itu, kedua jenis moda transportasi itu harus bersinergi, agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penumpang dari Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.

“Yang sudah disepakati tadi jangan sampai mematikan eksisting penumpang yang ada,” katanya.

Politisi PDIP Jatim itu mengatakan, dalam pertemuan yang difasilitasi DPRD Jatim, Dishub Jatim juga sepakat untuk memberikan subsidi bagi angkutan kota. 

“Yang kedua dalam support ekonomi sopir maka Pemprov Jatim memberikan jaminan dan memberikan subsidi kepada sopir. Anggaplah kalau mobil angkot berisi 16 penumpang maka subsidinya ditanggung,” tambahnya.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Banyuwangi-Bondowoso dan Situbondo itu berharap agar keluhan dari SSI itu bisa didengarkan oleh Pemprov Jatim. Pasalnya, organisasi itu menaungi ratusan sopir angkot, yang juga membutuhkan perhatian dari Pemprov Jatim.

“Yang paling penting angkutan umum yang diwakili SSI bisa terakomodasi dan mereka bisa bekerja,” jelasnya.

Kadishub Jatim Nyono mengatakan pihaknya akan mengakomodir beberapa feeder terutama trayek yang terdampak Trans Jatim terutama koridor 3.

“Akan kita lakukan pertemuan kembali dengan SSI secara maraton yang bisa menghasilkan solusi untuk mengomodir teman-teman SSI. Minimal armada mereka dioperasikan sebagai feeder poros Trans Jatim yang nanti akan dioperasikan. Nanti kami akan membuat agreement dengan Pemkab dan Pemkot untuk menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Tapi ini harus dipantik agar program Trans besar ini bisa berjalan,” terangnya.