Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan usia di bawah 40 tahun ikut pilpres asal berpengalaman sebagai kepala daerah, dinilai telah bertentangan dengan konstitusi.
- Eks Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Bakal Maju Lagi di Pilkada 2024
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
- Alasan Bupati Hendy Maju Lagi Periode Kedua di Pilkada 2024
Penilaian ini disampaikan oleh kader PDI Perjuangan Arif Wibowo lewat keterangan tertulisnya, Kamis (19/10).
"Apa yang dilakukan oleh MK baru-baru ini justru bertentangan dengan konstitusi. MK telah bertindak inkonstitusional," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Dia menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekalipun tidak bisa serta merta mengubah Peraturan KPU (PKPU). Untuk mengubah aturan, KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi II dan pihak pemerintah yang diwakili Mendagri.
Menurutnya, MK juga telah kebablasan lantaran menambah norma yang sudah ada. Sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif.
"Open legal policy alias pembuat undang-undang telah diambil alih oleh MK," tuturnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Eks Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Bakal Maju Lagi di Pilkada 2024
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
- Pasca Putusan MK, KPU Tetapkan Pemenang Pilpres Prabowo-Gibran Hari Ini
