Pakta integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo
- Pilpres 2024 Akan Mengerucut Pada Sosok Menteri Jokowi dan Kepala Daerah
- Kritikan Fadli Zon Ditegur Prabowo, Refly Harun: Itu Kritik Masuk Akal dan Proporsional
- Dewan Pers Ingatkan Pemberitaan Pemilu 2024 Jangan Picu Polarisasi
Pakta integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo telah menimbulkan perdebatan yang signifikan dalam ranah politik. Pertanyaan mendasar pun muncul: Apakah kegagalan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi akar masalah, ataukah ada unsur main mata dalam penempatan Pj kepala daerah?
Menurut juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, munculnya pakta integritas Yan Piet Moso yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebanyak 60 persen di Kabupaten Sorong, Papua Barat, adalah bukti konkret kegagalan Kemendagri. Sabtu (19/11), Agung dengan tegas menyatakan, "Mendagri Tito Karnavian gagal," menyoroti bahwa Kemendagri tidak memenuhi kewenangan dan kewajibannya sebagai lembaga negara yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
Agung juga mengajukan dugaan bahwa Mendagri Tito Karnavian mungkin terlibat dalam strategi politik dengan menempatkan Pj kepala daerah yang mendukung calon tertentu untuk Pilpres 2024. "Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo," ujar Agung.
Dalam konteks ini, Agung menekankan perlunya evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya mempertimbangkan langkah-langkah korektif ini agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan aman.
Pakta integritas Yan Piet Moso, yang beredar luas, mencatat komitmen kuat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Namun, keprihatinan muncul karena pakta ini ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023.
Meskipun kontroversial, Menko Polhukam dan cawapres Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar dalam pakta integritas Yan Piet Moso. Pernyataan ini direspon oleh cawapres Ganjar Pranowo, yang juga menegaskan bahwa pakta tersebut tidak merusak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara masyarakat menyaksikan perkembangan ini, perhatian terhadap transparansi dan integritas dalam proses politik semakin meningkat. Kontroversi seputar pakta integritas menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi. Dengan harapan bahwa pihak berwenang akan menangani isu ini dengan serius, kita sebagai masyarakat perlu terus mengawasi dan mengadvokasi integritas sistem demokrasi yang kita banggakan.
- Polres Probolinggo Kota Musnahkan Ribuan Botol Miras, Ganja, Pil Koplo hingga Knalpot Brong
- Prabowo Menang Tebal di Jatim, Anies dan Ganjar Tak Sampai Lima Juta Suara
- Koalisi Perubahan Dukung Usulan Ganjar soal Hak Angket
