Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka secara langsung forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 dalam rangka penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, di ruang Majapahit, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Kamis (7/3).
- Wanita yang Terseret Banjir Bandang Ditemukan di Laut Selatan Jember
- Di Hadapan 6.000 Maba ITS, Wali Kota Eri Cahyadi Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan
- Dipimpin Bupati Bondowoso, Sholawat Burdah di Kecamatan Tamanan Berlangsung Semarak
Dalam forum tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi berpesan agar jajarannya menyelaraskan RKPD tahun 2025 dengan tujuh prioritas pembangunan Pemerintah Pusat.
Wali Kota Eri mengatakan, tujuh prioritas itu diantaranya adalah, adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu dan anak, mengurangi stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan indeks gini ratio.
“Ini nanti akan dipisah, jadi untuk pengerjaan infrastruktur tetap akan kita lakukan, tetapi kita punya prioritas. Jadi penyelesaian (masalah) perkampungan, contohnya paving, saluran, banjir, itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun habis itu tidak bisa,” kata Wali Kota Eri dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (9/3).
Menurutnya, masalah infrastruktur itu bisa dilakukan dalam setahun hingga dua tahun, namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan terbuang sia-sia jika tidak diimbangi dengan tujuh prioritas negara itu.
“Karena apa? Pembangunan infrastruktur, pembangunan apapun itu maka harus berdampak pada tujuh tujuan negara tadi sesuai undang-undang dasar dan Pancasila,” ujarnya.
Maka dari itu, Wali Kota Eri ingin, setiap pembangunan infrastruktur yang diusulkan melalui musrenbang dan RKPD tersebut, bisa berdampak pada tujuh tujuan itu.
Sehingga nantinya pembangunan infrastruktur itu saling terkoneksi antara satu dengan lainnya, dan memberikan dampak baik bagi masyarakat.
“Berarti apa? kalau kita menjalankan infrastruktur kita harus tahu jalannya ini mau ke mana. Kalau bergeraknya di pasar, berarti perekonomian pasar harus bergerak. Ketika perekonomian bergerak, maka larinya ke mana? Oh pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Maka dari itu ini harus terkoneksi satu sama dengan lainnya,” jelasnya.
Wali Kota Eri menyampaikan, sembari mengerjakan infrastruktur, di tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai target untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka stunting, serta mengurangi angka kematian ibu dan anak.
“Kita punya target-target ya, tapi ini yang tercepat itu adalah yang pengangguran, kemiskinan, dan stunting, sama angka kematian ibu dan anak, itu yang kita kejar,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, misalkan Pemkot Surabaya merencanakan alokasi anggaran sekitar 35 persen dari anggaran pembangunan infrastruktur untuk usulan musrenbang.
Wali Kota Eri mengungkapkan, ketika ada musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan, semua usulan tersebut dimasukkan semuanya ke dalam anggaran.
Setelah semua usulan tersebut dimasukkan, kemudian ditotal keseluruhan.
“Ternyata, anggarannya itu ketemunya sampai Rp 3 triliun. Nah, kita bilang, tidak bisa kita kerjakan Rp 3 triliun semuanya, sehingga dari Rp 3 triliun tadi yang akan kita masukkan di anggaran tahun 2025 itu Rp 1,3 triliunan. Sehingga yang sisanya itu akan masuk ke (anggaran) bertahap tahun 2026, 2027. Itu kita tampilkan, tanda tangani, dan ditempelkan di balai RW, itu yang kita lakukan sehingga orang tahu,” ungkapnya.
Menurutnya, pengerjaan infrastruktur tidak bisa jika digunakan seluruhnya dalam waktu setahun, karena sisa anggaran lainnya digunakan untuk belanja rutin.
Seperti pembayaran BPJS Rp 500 miliar, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Rp 800 miliar, listrik hingga permakanan stunting dan sebagainya yang diberikan kepada warga Kota Surabaya.
“Nah, kalau yang kayak gitu kan sudah pasti, yang memang kita berikan untuk masyarakat Surabaya. Kenapa kita serang kesehatannya dahulu? Karena kalau orangnya itu sehat, maka jiwanya kuat, maka bisa bekerja, maka jaminan kesehatannya itu yang kita ambil,” paparnya.
Dirinya menambahkan, di tahun 2024, pemkot mulai bergerak untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan IPM melalui program Satu Kartu Keluarga, Satu Sarjana.
“Insyaallah nanti kita masukkan, Mei ke Kalijudan. Rumah Bibit Unggul. Terus berlanjut sampai tahun depan, karena sejahteranya kota, IPM harus naik, gini rationya harus turun,” imbuhnya.
Di samping itu, Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat mengatakan, sejauh ini sudah ada 2.741 usulan yang disampaikan oleh warga melalui forum Musrenbang di tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan, adalah berupa fisik atau infrastruktur. Mulai dari usulan soal perbaikan saluran dan jalan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).
Sementara ini, usulan-usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi, yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Karena kan ketika usul harus disamakan lokasinya, sama atau tidak dengan yang kemarin. Kemudian saluran yang terkoneksi dengan yang dikerjakan oleh DSDABM, itu lah yang diverifikasi oleh OPD,” kata Irvan.
Irvan menambahkan, pembangunan yang paling utama saat ini adalah meningkatkan IPM. Meski begitu, proyek prioritas penanganan banjir juga tetap berjalan hingga saat ini.
“Pak Wali kan menginginkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih utama. Kalau fisik, proyek prioritas itu yang terbesar di saluran diversi Gunungsari itu akan dilanjutkan sampai ke Raci, kemudian untuk yang Jalan Wiyung itu kita lanjutkan sampai ke arah puskesmas,” pungkasnya.
- 22.900 Guru SD-SMP se-Surabaya Gelar Halal Bihalal Bersama Wali Kota Eri
- Wali Kota Eri Bagikan Bingkisan Lebaran kepada 14 Ribu Satgas Penunjang Pemkot Surabaya
- Wujudkan SDM Unggul, Wali Kota Eri Prioritaskan Bonus Demografi dalam Penyusunan RPJPD 2024-2045
