Search: 

Kejari Surabaya langsung melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 10 miliar di tubuh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Manukan Kulon.

Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Surabaya, Edi Rahmad hingga saat ini masih belum menentukan sikap terkait Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya mendatang.

Kasus korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 10 miliar di tubuh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surabaya Manukan Kulon yang diusut Kejari Surabaya pada bulan Mei lalu, memasuki babak baru dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Nanang Lukman Hakim dan Lanny Kusumawati Hermono, bos panti pijat CC Cantik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana melanjutkan proyek Alun-alun Surabaya yang ada di sisi Jalan Yos Sudarso. Pengerjaan basement yang tepat di bawah Jalan Yos Sudarso itu akan dimulai dengan pelaksanaan pile integrity test (PIT).

Petugas kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak Surabaya melakukan razia WNA Ilegal di kapal Belize yang berbendera Amerika Tengah, yang tengah sandar di terminal Jamrud Tanjung Perak Surabaya.

Dalam menangani sengketa Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) harus tunduk pada aturan hukum. MK diminta tidak mendiskualifikasi paslon 01 Jokowi-Maruf, tapi sebaliknya mendiskualifikasi paslon 02 Prabowo-Sandi.

Sidang kasus pemerasan rekanan PDAM Surya Sembada Surabaya dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Retno Tri Utomo batal digelar di Pengadilan Topikor Surabaya.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya siap menghadirkan sumber daya wirausahawan dalam bidang teknologi melalui program ITS Youth Technopreneur (IYT) 2019.

Sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) Polri mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pre-Launching pemilihan unit apartemen Kyo Society mendapat sambutan antusias, total 80% unit apartemen KYO SOCIETY tahap I habis terjual.

<div dir="auto"> <div dir="auto">Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya menggelar Disseminasi Penguatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari Luar Negeri bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi, Kabupaten dan Kota di Hotel Mercure Surabaya. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi kegiatan ini, memang kita lakukan dalam rangka membangun satu sinergitas koordinasi yang lebih erat lagi, lebih inten lagi terkait implempentasi Perpres 125 tahun 2016,"terang Barlian, Plt Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim pada Kantor Berita di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (18/6). <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain membangun sinergitas, masih kata Barlian, Disseminasi tersebut juga digelar untuk memecahkan kendala yang terjadi dimasing masing Kementerian Lembaga yakni Kemenlu, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenko Polhukam, <div dir="auto">maupun TNI- Polri serta Basarnas dan Pemda Tingkat II. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dengan demikian dapat memecahkan sumbatan-sumbatan antara masing masing KL atau Pemerintah Daerah dan Kota, yang kebetulan ada pengungusinnya, supaya ini menjadi lacar dan terjalin komunikasi yang bagus dan bisa dimengerti oleh semua pejabat di tingkat kota sampai Kecamatan,"jelas Barlian. <div dir="auto"> <div dir="auto">Minimnya pengetahuan pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi, lanjut Barlian, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya kira masalah kemengertian saja, kalau misalnya ada pengungsi yang datang atau yang ditemukan, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten. Orang tahunya itu tugas imirgasi, Padahal (Perpres )semua bisa menangani dan dengan acara ini kami mencoba untuk menyelesaikan sumbatan sumbatan yang ada,"pungkas Barlian. <div dir="auto"> <div dir="auto">Dari data yang dihimpun, Saat ini Rudenim Surabaya telah mengakomodir 357 pengungsi dari berbagi negara di dua tempat berbeda, 326 pengungsi ditempatkan di Puspa Agro Sidoarjo dan 51 lainnya ditempatkan di Green Bambo, Juanda Sidoarjo.[bdp]

. Wakil Ketua DPD MKGR Jawa Timur Aan Ainur Rofik menilai pemerintah pusat kurang melakukan sosialisasi terhadap kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 yang menggunakan sistem zonasi.

SIAPA tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif BUMN. Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief memprediksi akan terjadi kejutan saat memasuki materi pembuktian dalam sidang gugatan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama, saat pembuktian kualitatif, yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).