Search: 

. DPD Partai Demokrat Jawa Timur punya alasan sendiri soal Pilpres. Terlebih setelah Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuat statemen yang menyatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan memberikan punishment pada kader yang mendukung Jokowi-Makruf dalam Pilpres 2019 mendatang.

Produk perundang-undangan yang mengatur arbitrase di Indonesia dianggap telah usang. Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 dianggap tidak bisa mengakomodasi hukum arbitrase internasional.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Effendi Choirie, menjelaskan pernyataan Cawapres Ma’ruf Amin soal ‘budek’ dan ‘buta’. Hal itu sebenarnya ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tidak objektif menilai kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).