Gempa bumi dengan kekuatan 6,0 Skala Richter yang mengguncang wilayah timur laut Situbondo juga meluluhlantakkan puluhan rumah di pulau Sapudi, Sumenep tempat di kecamatan Gayam dan kecamatan Nunggunong.
Search:
Diguncang Gempa 6-4 SR- Wabup Sumenep Imbau Masyarakat Tenang
. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang atas bencana gempa bumi 6,4 Skala Richter.
BMKG Catat 14 Gempa Susulan Dengan Skala Kecil
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memperbarui informasi gempa yang melanda wilayah Situbondo
Soekarwo Jamin Seluruh Kebutuhan Korban Gempa Bumi di Pulau Sapudi
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjamin seluruh kebutuhan bagi para korban gempa di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep.
Gerak Cepat- Gubernur Siap Bangun Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengambil langkah cepat mengatasi bencana gempa bumi yang terjadi dibeberapa daerah. Setalah melakukan rapat terbatas dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Seokarwo memutuskan untuk meninjau secara langsung lokasi bencana yang ada di Pulau Sapudi Sumenep.
DPRD: BPBD Jatim Lamban!<-i>
. DPRD Jatim menyesalkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim yang kurang tanggap atas terjadinya Gempa di Situbondo Kamis dinihari (11/10). Selain tidak melakukan antisipasi, update perkembangan terkini juga belum dipublikasikan secara luas ke masyarakat."Kami juga belum dapat update informasi terkini gempa Situbondo, saya malah dapat informasi dari media,†kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo.
Polda Jatim Imbau Waspadai Kabar Hoaks Gempa Situbondo
Kabar hoaks bermunculan saat gempa berkekuatan 6,3 SR melanda di Timur Laut Situbondo, Jawa Timur.
Kapolda Jatim Cek Kondisi Terkini Situbondo
Gempa berkekuatan 6,3 SR melanda di Timur Laut Situbondo, Jawa Timur.
Kalaksa BPBD Sumenep: 25 Rumah Warga Rusak
Sejumlah bangunan mengalami kerusakan karena Dampak gempa di Timur Laut Situbondo, Jawa Timur.
Ketika Amien Rais Merasa Dimuliakan Polisi
<p class="MsoNormal"><span style="" lang="en"></span><span style="" lang="en"> Usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/10), K</span>etua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengaku mendapat perlakuan istimewa<span style="" lang="en">. </span>
JMNU: Jangan Adu Domba KPK dengan Polri
Investigasi Indonesialeaks dinilai membuat gaduh penegakan hukum di Indonesia, meski hasilnya masih harus diuji kebenarannya. "Kemudian kehebohan ini menjadi makin kuat karena disuarakan oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekelas Bambang Widjojanto (BW) yang dengan lantang menantang KPK untuk mengusut keterlibatan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagaimana yang di sampaikan indonesialeaks," ujar Sekretaris Jenderal Jaringan Muda Nahdlatul Ulama (JMNU), M. Adnan Rara Sina dalam keterangan seperti dilansir dari kantor berita CO, Rabu (10/10)Dia menjelaskan, Bambang sebagai mantan pimpinan KPK dengan banyaknya rahasia negara yang dipegangnya, akan sangat berbahaya jka informasi itu digunakan menyerang pihak lain.
Bawaslu Jatim: Pileg 2019 Miliki Kerawanan Tinggi
Komisioner Bawaslu Jatim Aang Khunaifi mengatakan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 di Jatim memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Terbukti, Jatim masuk 20 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan latar belakang calon legislatif maupun DPD.
Coblos Ulang Pilkada Sampang- Bawaslu Jatim Kerahkan Komisioner di 38 kabupaten-Kota
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur meminta bantuan Pengawas Pemilu (Panwaslu) dari 38 kabupaten/kota untuk mengawasi coblos ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang.
Henry Gunawan Ajukan Tahanan Kota- Pedagang Pasar Turi Ancam Demo
Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Gunawan mengajukan penangguhan penahanan dari tahanan negara menjadi tahanan kota. Tampaknya meringkuk di tahanan selama 63 hari sejak ditahan kejaksaan 8 Agustus lalu, membuat Henry mulai gerah.
Penyebab Maraknya Kepala Daerah Korupsi di Jatim
Banyaknya kepala daerah di Jawa Timur yang digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menandakan bahwa mekanisme demokrasi di Indonesia tidak berjalan. Artinya ketika kepala daerah melakukan korupsi, hal itu disebabkan biaya politik yang masih tinggi.