"KPK

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) kembali tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum Gubernur Lukas datang untuk memberikan informasi soal kondisi kesehatan politisi Demokrat itu sehingga tidak hadir ke KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan izin dari Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) untuk berobat ke Singapura. Akan tetapi, tersangka Lukas harus terlebih dahulu hadir ke KPK untuk diperiksa kesehatannya oleh tim medis KPK.

Sebagai seorang pejabat, Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) harus gentleman membuktikan segala apa yang disangkakan kepadanya dengan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hasil keterangan saksi dan barang bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya perkara-perkara lain yang juga dikondisikan oleh para tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD).

Penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kekayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa yang meningkat dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sebelum menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) ternyata sempat sowan dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.

Gubernur Papua Lukas Enembe diminta untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab, dia merupakan seorang warga negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum.

Kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) menyeret Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai salah satu tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar 205 ribu dolar Singapura dan Rp 50 juta dalam kegiatan tangkap tangan sejumlah pejabat di Mahkamah Agung (MA) dan pengacara terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang Hakim Agung, Sudrajad Dimyati (SD), sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di di Mahkamah Agung (MA), Jumat dinihari (23/9).

Beberapa orang yang terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Semarang akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis malam ini (22/9).

Beberapa orang yang terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Semarang akan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis malam ini (22/9).

Ketua KPK Firli Bahuri mengajak mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi berbasis antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang pada Kamis (22/9) hari ini.