Penunjukan jurubicara presiden disorot. Pasalnya selama ini jurubicara yang ditunjuk presiden dianggap tidak jelas dalam memberikan informasi soal dinamika yang terjadi kepada masyarakat. Mulai dari masalah ekonomi, isu kebhinekaan, hingga masalah terbaru soal kerusuhan Papua yang tak termanajemen dengan baik.
- PDIP Sulit Menang Hattrick Tanpa Koalisi
- Deklarasi Koalisi Pilpres 2024 Kemungkinn Dimulai Tahun Ini
- KSPI Tolak Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Menurutnya, kerja sistem 'keroyokan' tersebut sangat tidak efektif untuk sekelas kepala negara. Ia pun berpandangan hilangnya sosok jurubicara sentral Istana usai Johan Budi tenggelam dan memilih berkontestasi di Pemilu melalui kendaraan politik PDIP.
"Memang sejak Johan Budi ngilang itu seakan kita lihat manajemennya amburadul, acak-acakan," sambungnya.
Atas dasar itu, ia pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo yang akan kembali memerintah bersama dengan Wapres KH Maruf Amin berbenah diri dalam membereskan keberadaan jubir.
Ia mengusulkan, periode kedua Jokowi memerlukan sedikitnya lima jubir yang dibagi dalam beberapa persoalan.
"Misal soal politik ada Jubir sendiri, kemudian soal keagamaan ditunjuk siapa yang bicara, dari sisi ekonomi siapa. Minimal lima lah karena tugas presiden kan memang tidak mudah," tandasnya.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jelang Pilkada 2024, Koalisi Partai Non-Parlemen Kunjungi Kantor PDIP Jatim
- Bawaslu Dalami Kasus Dugaan Data Pemilih KPU Bocor
- Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi Maruf, Indeks Demokrasi Indonesia Makin Menukik ke Titik Terendah
