Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori mendatangi kantor wakil rakyat di Jombang. Kedatangan mereka di gedung DPRD Jombang dalam rangka hearing dengan pihak-pihak terkait, Kamis (06/02/2020).
- Terima Aduan Status Tanah Wonokusumo, Wali Kota Eri Belum Berani Ambil Keputusan
- Peran Pers di Tengah Pandemi, Rektor IBU: Banyak Jurnalis Bebas Berekspresi Tapi Ada Pembatasan Publikasi
- Pasca Ambruk, Butuh Dana Rp 50 Miliar Untuk Perbaiki Jembatan Kacangan Gresik
Mereka meminta pemerintah peduli terhadap nasibnya dan menolak perekrutan CPNS jalur umum melalui tes. Selain itu, mereka juga meminta adanya jaminan kesehatan dan juga insentif bulanan yang disesuaikan pada tingkat pengabdian.
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang, perwakilan guru diterima oleh Ketua Komisi D DPRD Jombang beserta anggota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Senen.
Hearing dengan anggota DPRD ini, meminta SK Bupati, mengajukan gaji UMR untuk semua honorer non K, BPJS, dan meminta insentif berjenjang sesuai masa kerja, lalu kepada BKD stop perekrutan CPNS jalur umum prioritaskan honorer," terang Iis Wahyuningsih, Kordinator GTKHNK35+ Jombang.
Menanggapi aspirasi honorer tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Agus Purnomo mengaku telah didatangi perwakilan pengurus GTKHNK 35+ ini yang menginformasikan tanggal 20 Februari akan ada Rakornas di Jakarta yang didalamnya ada sejumlah permintaan kepada pemerintah pusat.
Jadi, ada dua aspirasi yang akan disampaikan, honorer yang berusia lebih dari 35 tahun diangkat PNS tanpa tes, dan meminta insentif sesuai dengan UMK yang bersumber dari APBN, dua tuntutan itulah yang meminta dukungan pemerintah daerah maupun DPRD Jombang," bebernya kepada RMOLJatim.
Terkait SK Bupati dan Jaminan Kesehatan, Agus menjelaskan bahwa keberadaan SK Bupati ini salah satunya untuk mendapatkan NUPTK, akan tetapi pada sistem cukup dengan SK Kepala Dinas sesuai dengan SE Kementrian. Dan untuk jaminan kesehatan akan dipertimbangkan pada tahun 2021.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengungkapkan hasil dari pertemuan dengan GTKHNK 35+ ini untuk memperjuangkan nasib dengan meminta kejelasan pada Rakornas nanti. Pada prinsipnya teman-teman ini agar bisa diangkat PPPK.
Harapan kita, mereka bisa diterima CPNS maupun PPPK," pungkasnya.
- Pemkot Pastikan Pasien Omicron di Surabaya Tinggal Satu Kasus
- Target 600 Ribu Hektar, Deputi Kemenko Marves Rehabilitasi Mangrove di Probolinggo
- Sabtu Bersih, Tim Gabungan RSLI Bersihkan RS Lapangan
