Empat OPD Kota Mojokerto Segera Dimerger

Salah satu rapat Banmus DPRD Kota Mojokerto beberapa waktu lalu  /RMOLjatim
Salah satu rapat Banmus DPRD Kota Mojokerto beberapa waktu lalu /RMOLjatim

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto segera melebur empat dinas untuk merampingkan struktur organisasi. Kepastian melebur empat dinas ini terlihat dari akan dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perangkat Daerah oleh anggota dewan Kota Mojokerto, Kamis (22/10) hari ini.


Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto mengatakan, ada 13 Raperda yang akan dibahas, diantaranya 9 Raperda merupakan usulan eksekutif dan 4 Raperda merupakan inisiatif dewan. Salah satunya Raperda tentang Perangkat Daerah yang merupakan usulan dari eksekutif.

“Nanti setelah dibahas, baru bisa disahkan menjadi Perda,” katanya.

Terkait Raperda tentang Perangkat Daerah, lanjutnya, merupakan perubahan Perda Kota Mojokerto nomer 8 tahun 2016.

“Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk melakukan perampingan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dengan menggabungkan dua atau lebih perangkat daerah,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Kota Mojokerto ini menjelaskan, secara substansi ada 4 perangkat daerah yang digabungkan. Pertama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kedua, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana digabungkan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sehinggga menjadi, Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ketiga, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehinggga menjadi Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Keempat, Badan Penelitian dan Pengembangan digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. Pantauan di lapangan, sejumlah OPD yang akan digabung sudah mulai mengemas barang untuk boyongan.

”Kita diminta untuk segera mengemasi barang-barang yang akan dibawa boyongan.Informasi dari Ortala, Desember nanti ada pelantikan,” ujar seorang pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja.