Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah berharap agar subsidi LPG bisa tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat. Agar tepat sasaran, maka dibutuhkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.
- LPG 3 Kg Langka dan Tanggung Jawab Menteri BUMN
- Cak Dedi: Belum Semua Wilayah di Jatim Teraliri Listrik, Ini PR Harus Diselesaikan
- Pastikan Pasokan LPG Aman, Pertamina Kerjasama Dengan ADNOC
“Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu. Bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian,” kata Said kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4).
Said mengatakan, semua pihak harus memikirkan subsidi untuk 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Diharapkan, jangan lagi ada kartu-kartu untuk mendapatkan LPG.
"Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat,” sesalnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi. Said menyatakan LPG perlu langsung by target, disesuaikan dengan DTKS.
“Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten,” lanjut Said.
Said juga menyoroti subsidi listrik yang tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin. Sebab, di balik penerima subsidi ada yang namanya kompensasi PLN.
“Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini,” tuturnya.
“Subsidinya ke depan harus fix. Tidak fair kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin, tapi tidak proper, karena hanya 26% yang menerima. Ditambah tentu rumah-rumah ibadah, tidak bisa diutak atik,” demikian Said seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- LPG 3 Kg Langka dan Tanggung Jawab Menteri BUMN
- Cak Dedi: Belum Semua Wilayah di Jatim Teraliri Listrik, Ini PR Harus Diselesaikan
- Rencana Tax Amnesty Jilid II Dalam RUU KUP Ditolak Ketua Banggar DPR
