Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5) lalu, untuk pembubaran Komisi VII DPR RI.
- Kemendikbud: Perlu Formulasi Baru Untuk Mewariskan Budaya Nusantara ke Generasi Z
- Mengawal RUU Sisdiknas
- Muncul Tim Banyagan, Nadiem Diminta Ungkap Siapa Saja Anggotanya di Kemendikbud
Hal ini cukup beralasan terutama pasca peleburan Kemenristek ke Kemdikbud, menjadi Kemdikbud-Ristek.
Kini, Komisi VII DPR hanya memiliki satu mitra kerja, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Bagusnya dibubarkan saja Komisi VII," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/5).
Mulyanto menyatakan, idealnya tiap komisi di DPR memiliki mitra kerja minimal tiga kementerian.
"Logikanya masing-masing komisi ada tiga kementerian, sesuai jumlah kementerian dibagi 11 komisi," tuturnya.
"Namun dengan kasus penggabungan Dikbud-ristek dan peleburan 4 LPNK Ristek besar, jadi makin naik tensi masalah mitra Komisi VII ini," demikian Mulyanto.
- DPP Golkar Perintahkan Hariwur Maju Sebagai Calon Bupati Madiun
- Golkar Siapkan Kandidat Calon Walikota Madiun di Pilkada 2024
- Instruksi DPP Golkar: Menangkan Hari Wuryanto di Posisi Calon Bupati Madiun 2024-2029!
