Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu mempertanyakan argumentasi para pejabat yang melemparkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.
- Waspadai Potensi Kecurangan, Adian Napitupulu Sebut 48 Juta Kertas Suara Tak Terpakai
- PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi
- Siapa Pembunuh UMKM?
Hal itu disampaikan Adian Napitupulu merespon wacana penundaan Pemilu yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan.
Mereka secara terang-terangan mengklaim melalui analisis big data bahwa sebagian rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda dan jabatan presiden diperpanjang.
Adian menyangsikan, benarkah data itu dan keinginan menunda pemilu sesuai kehendak rakyat atau justru sebaliknya, hanya klaim sepihak dari para pejabat-pejabat itu.
"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya?" ujar Adian dalam keterangannya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/3).
"Apakah melalui Partai Politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui Survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?" sambung politisi PDIP ini.
Menurut Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di DPR yang menyerap aspirasi dari rakyat melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk di setujui oleh Parlemen.
Pasalnya, partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi sementara yang setuju hanya 187 kursi.
Sedangkan, jika alat ukur kehendak rakyat dicerminkan dari hasil surve, maka LSI Denny JA sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya atau setuju perpanjangan masa jabatan.
"Kalau menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan big data maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak. Kenapa hasilnya berbanding terbalik (dengan survei)?," tandasnya. 
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Sahur Bareng Di Rumah Gus Han, Rekonsiliasi Warga Nahdliyin Pasca Pemilu 2024
