Penyelesaian isu penundaan pemilu yang digulirkan oknum di dalam maupun di luar pemerintahan, pada akhirnya hanya bisa selesai di tangan Presiden Joko Widodo.
- Pimpin Rakernas XVII APEKSI, Wali Kota Eri Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia
- Pertama dalam Sejarah, Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama yang Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI
- Jokowi Belum Pasti Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK
Begitu pendapat Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, menanggapi pernyataan Jokowi yang melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Pasalnya, Ali belum melihat ketegasan yang nyata dari empat pernyataan Jokowi bakal menghentikan upaya menunda pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Apalagi, pada Senin besok (11/4), akan ada gelombang protes dari mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak wacana penundaan pemilu. Termasuk menuntut perbaikan kebijakan ekonomi yang selama ini dikerjakan oleh jajaran kabinet Jokowi tapi tak dirasakan maksimal oleh masyarakat.
"Jadi kalau Jokowi tidak tegas nanti asumsi liar yang berkembang. Karena momentum tanggal 11 itu krusial menurut saya," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/4).
Seharusnya, menurut Ali, Jokowi sedari awal bersikap tegas di hadapan publik bahwa tidak akan ada penundaan pemilu, dan tidak akan membuka kesempatan bagi para pengagumnya untuk mendorong adanya periode ketiga.
"Sebenarnya polemik itu tidak akan bergulir sekencang ini jika (Jokowi) sudah tegas dari awal. Oleh karenanya bola ada di (tangan) presiden," demikian Ali. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
