Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penggeledahan, untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Pada hari ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan paksa.
- Mangkir, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Minta Dijadwal Ulang
- Usut Dugaan Suap di Balikpapan, Bareskrim Gandeng KPK
- Kasus SYL, KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Kepala Bapanas
Hal itu dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri pada, Rabu (18/5). Menurut dia, tim penyidik kembali melanjutkan upaya paksa penggeledahan di dua kantor SKPD pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
"Di mana sebelumnya dua kantor SKPD ini telah diamankan tim penyidik dengan dipasang stiker segel KPK," ujar Ali kepada wartawan, Rabu malam (18/5).
Proses penggeledahan, kata Ali, hingga saat ini masih berlangsung dan hasil dari penggeledahan ini akan disampaikan kembali oleh KPK.
"Perkembangan lanjutan dari kegiatan ini akan kembali kami informasikan," pungkas Ali.
Dalam upaya paksa penggeledahan ini, tim penyidik mengamankan oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat PUPR Kawasan Permukiman Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang diduga melakukan pemusnahan berbagai barang bukti dalam perkara ini.
Oknum pegawai tersebut melakukan pemusnahan barang bukti diduga atas perintah atasannya untuk memusnahkan barang bukti pada Selasa (17/5).
Di waktu yang sama itu, tim penyidik langsung mengamankan dan memeriksa oknum tersebut untuk menggali motif perbuatannya.
Namun demikian, KPK tak menjelaskan berapa banyak oknum pegawai tersebut dan apakah masih diamankan atau sudah dibebaskan.
Sebelumnya pada Selasa (17/5), tim penyidik melakukan penggeledahan dibeberapa lokasi di wilayah kota Ambon yang berada di lingkungan perkantoran Pemkot Ambon pada gedung A, gedung B, gedung C dan gedung D.
Di antaranya, ruang kerja tersangka Richard Louhenapessy (RL) selaku Walikota Ambon, ruang kerja Sekretariat Walikota Ambon, ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan, ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor BPKAD, dan beberapa ruangan kerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Pada beberapa lokasi dimaksud, KPK menemukan berbagai bukti dan turut diamankan untuk selanjutnya dianalisa sebelum dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara. Di antaranya sejumlah dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik.
Selain itu pada Jumat lalu (13/5), tim penyidik juga telah melaksanakan penggeledahan di wilayah Kota Ambon yang berlokasi di kantor PT Midi Utama Indonesia (MID) Tbk Cabang Ambon.
"Dari lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan juga alat eletronik. Seluruh bukti- bukti hasil penggeledahan diduga kuat dapat menerangkan dan mengurai seluruh perbuatan para tersangka. Selanjutnya berbagai bukti dimaksud akan dianalisa dan segera disita untuk melengkapi berkas perkara tersangka RL dkk," pungkas Ali.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Walikota Ambon Richard Louhenapessy periode 2011-2016 dan periode 2017-2022; Andrew Erin Hehanussa (AEH) selaku Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon; dan Amri (AR) selaku karyawan Alfamidi Kota Ambon.
Namun demikian, KPK baru resmi menahan tersangka Richard dan Andrew pada Jumat (13/5). Sedangkan untuk tersangka Amri yang diketahui menjabat sebagai Kepala Perwakilan Regional Alfamidi, diultimatum untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.
- Bangkitkan Nasionalisme Santri, Pesantren di Tuban Nobar Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
- Terpidana Dominggus Ditangkap di Kos-kosan di Bekasi Usai 9 Tahun Buron
