Data yang akurat dan Mutakhir sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan kebijakan arah pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu diperlukan satu data Indonesia, yang akurat mutakhir dan terpadu.
- Polres Madiun Gencar Sosialisasi Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
- Permudah Awasi Pajak Kendaraan Bermotor, Korlantas Luncurkan Digitalisasi Road Tax
- Cegah Kebakaran Diperkampungan, Wali Kota Eri Sediakan APAR Tiap Balai RW
Karena itu, Dalam mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Jember, 3 Instansi yang saling terkait yakni Diskominfo Jember sebagai Walidata, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data, dan Bapedda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), sebagai koordinator dan sekretariat forum satu data dan semua OPD sebagai produsen data, harus bersinergi.
Seluruh elemen diatas menjadi support system dalam penyelenggaraan tata kelola data pemerintah sehingga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan.
"Selain itu data itu, mudah diakses dan digunakan antara instansi pusat dan daerah sebagai penerapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia," ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy saat mewakili Bupati Jember, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, di Ballroom hotel Dafam Fortuna Jember, Selasa (13/12).
Dia menjelaskan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral dalam perwujudan satu data Kabupaten Jember, sebagai bentuk tindaklanjut dari hasil Rakor Koordinasi pada tanggal 29 November 2022. Adapun agenda dalam pertemuan ini yakni mengajak PIC dan Operator Pengelola Data Sektoral dari masing-masing OPD untuk memetakan Sistem Pengelolaan Data Statistik Sektoral di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menegaskan dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus merujuk kepada data. Diskominfo Jember telah membuat portal untuk mengolah data (metadata) dari masing-masing OPD, yang data tersebut bisa dijadikan informasi publik dan sebagai penentu arah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Data yang diinputkan dan di update para operator secara benar akan menghasilkan arah kebijakan dan pertimbangan yang penting. Begitu juga sebaliknya jika data yang diupdate itu tidak benar, akan menghasilkan kebijakan yang meleset dan tidak sesuai.
"Oleh karenanya, kegiatan hari ini (Selasa,13/12) penting untuk diikuti oleh operator dan PIC dari masing-masing OPD. Hal tersebut dikarenakan kunci data berasal dari data yang secara rutin diupdate oleh operator baik per minggu, perbulan atau per semester untuk menvalidasi data," kelas dia.
Acara ini, lanjut Bobby, dikemas dengan Bimbingan Teknis bagi operator data ini, untuk meningkatkan kemampuan peserta agar melaksanakan tugas secara disiplin dan terintegrasi secara langsung pada portal satu data.
"Peserta diharapkan bisa memanfaatkan momentum sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas maka bisa ditanyakan baik kepada Diskominfo maupun BPS," terang dia.
- FPKUB Sumenep Gelar Doa Lintas Agama dan Tabur Bunga di Makam Pahlawan
- Soal Sampah, Bupati Malang Sadarkan Masyarakat Melalui Generasi Milineal
- Dua Hari Gelar Vaksinasi Massal di Gelora 10 Nopember Surabaya Tembus Puluhan Ribuan Orang
