Terkait penggeledahan ruang kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
- Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Ditolak MK
- KPK Periksa Kebenaran Gus Muhdlor Sakit Tak Hadir Pemeriksaan
Bahkan, Pemerintah Provinsi Jatim pun siap memberikan data yang dibutuhkan KPK jika diperlukan.
"Saya, Pak Wagub, Pak Sekda dan jajaran menghormati proses yang sedang berjalan. Dan kami semua jajaran Pemprov Jawa Timur siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK," terang Khofifah, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (22/12).
Ditanya mengenai apa saja barang bukti yang dibawa oleh KPK dalam penggeledahan di beberapa ruang kerja Pemprov Jatim, Khofifah memastikan hanya di ruangan Sekdaprov Jatim Adi Karyono saja KPK mengambil barang untuk dibawa ke Jakarta.
"Yang terkonfirmasi, di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Sekda, ada flashdisk yang dibawa. Jadi posisinya seperti itu," beber Khofifah.
Sebelumnya, belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada Rabu (21/12). Penggeledahan itu diduga terkait dengan pengembangan dugaan suap dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Dari pantauan, belasan penyidik KPK terlihat memasuki gedung lantai lima Pemprov Jatim. Lokasi itu adalah ruangan Biro Kesra dan AP yang selama ini mengalokasikan anggaran dana hibah tersebut.
"Tadi sepertinya menggeledah ruangan biro kesra," kata salah satu ASN Pemprov Jatim.
Setelah menggeledah lantai lima gedung Pemprov Jatim, beberapa penyidik KPK terlihat memasuki ruangan kerja Sekdaprov Jatim Adi Karyono.
Beberapa saat kemudian, penyidik terlihat memasuki ruangan kantor Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Sekdaprov Jatim Adi Karyono membenarkan kalau belasan penyidik KPK mendatangi ruangan kantor Pemprov Jatim.
Menurut dia, penyidik ingin mendalami alokasi anggaran dana hibah di DPRD Jatim dan mekanisme peruntukannya.
"Ya pasti ada hubungannya mereka minta keterangan, perencanaannya, anggarannya, digunakan belanja," jelasnya.
- Khofifah Ingatkan Pentingnya Bangun Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana di Masa Musim Pancaroba
- Di Pelantikan dan HBH Muslimat NU Sumut, Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pasca Putusan MK Terkait Pilpres 2024
- Gus Muhdlor Melawan KPK, Resmi Ajukan Praperadilan
