Pariwisata Minim Anggaran, Komisi Ill DPRD Bondowoso Geram

Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso mendapatkan beberapa prestasi pada tahun 2022 terlebih dengan status Unesco Global Geopark (UGG).

Baca Juga

Kursi Legislatif Demokrat Bondowoso Naik, Subangkit: Saya Siap Dicopot Jika Tidak Bertambah
Caleg di Bondowoso Sayembara Jual Ginjal, Tak Sembarang Orang Bisa Membeli
Belum Terpenuhinya Rekomendasi KASN Terkait 220 ASN di Bondowoso, Legislatif Ancam Hak Interpelasi

Namun pada tahun anggaran 2023, Komisi lll DPRD Bondowoso merasa heran karena Disparbudpora justru mendapat alokasi anggaran sangat minim.

Ditemui usai raker bersama Disparbudpora Bondowoso, Ketua Komisi lll, Sutriyono menyatakan menyayangkan anggaran pengembangan pariwisata di 2023 tidak ada.

Padahal sebelumnya sudah disepakati dalam Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPPAS).

Namun, hilang di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dia meminta Kepala Disparbudpora untuk mencari jalan lain.

“Cari CSR, pendanaan dari sektor perbankan, kemudian dukungan perguruan tinggi dan kelompok peduli pariwisata lainnya,” ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (18/1).

Sutriyono menyebutkan padahal hasil berkembangnya pariwisata terbukti dengan Mall, Hotel dan tempat perbelanjaan yang mulai tumbuh, namun tidak dibarengi dukungan dari pemerintah setempat.

"Jangan salahkan kota sebelah (Banyuwangi) yang lebih moncer," sesalnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan pada 2023 ini harus ada perubahan Peraturan Bupati (Perbup) penjabaran. Tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan.

Untuk menentukan pembangunan prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya bertujuan untuk mempertahankan status UGG.

“Rubah Perbup itu, anggaran prioritas ya diprioritaskan, yang perlu digeser ya digeser,” pungkasnya.

Sutriyono menegaskan, anggaran untuk Pariwisata dan UGG harus tetap masuk karena multi player efeknya sangat terasa.