Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat izin cuti yang disetujui Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari dalam jumpa pers usai pengumuman hasil tes kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) Pilpres 2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
"Surat yang disampaikan oleh bakal calon wakil presiden mas Gibran sudah disampaikan kepada KPU untuk sebagai salah satu dokumen persyaratan," kata Hasyim.
Anggota KPU RI dua periode itu menjelaskan, kedudukan Gibran yang masih menjabat Walikota Solo diharuskan mengajukan cuti kepada presiden, apabila maju sebagai peserta pilpres.
"Ada ketentuannya kan kalau kepala daerah aktif itu harus menyerahkan surat persetujuan dan izin cuti dari presiden," kata Hasyim dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Gibran yang masih berumur 36 tahun atau belum mencapai batas usia minimum capres-cawapres yang diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, bisa maju Pilpres 2024 karena terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK yang dimaksud merupakan hasil pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsaqibirruu Re A.
Menurut Hasyim, putusan terhadap perkara itu membuka peluang Gibran menjadi cawapres meski belum berumur 40 tahun. Karena MK menambahkan frasa pengecualian untuk kepala daerah bisa mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.
"Ya membacanya mestinya kan bagaimana rumusan bagaimana dalam amar putusan MK tersebut, bahwa salah satu syaratnya adalah umur paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang untuk pengisiannya melalui pemilu atau pilkada," demikian Hasyim.
- Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Oleh KPU, Gus Fawait: Kami Bangga, Jatim Basis 02
- Kalau Terjadi Anomali Hitung Cepat Dengan Real Count KPU, Kenapa Hanya Terjadi Pada PSI?
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
