Pemprov Jawa Timur diminta menyewakan aset nganggur untuk menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan akan menurun hingga Rp 3 triliun pada tahun 2025 mendatang.
- Pembahasan RPJP, Fraksi Golkar Usulkan Penambahan Jumlah SMA Di Surabaya
- KPK Geledah Ruang Fraksi Golkar DPRD DKI, Ahmed Zaki Iskandar Tegaskan Hormati Proses Hukum
- Fraksi Golkar Minta Pemprov Jatim Segera Bentuk Komite Daerah Keuangan Dan Ekonomi Syariah
Hal itu dikatakan oleh anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika pada Kamis (2/11/2023).
“Kalau hitungan kami pada tahun 2025 bisa turun hingga 3 triliun, karena itu harus ada langkah konkrit untuk menggenjot PAD seperti optimalisasi penyewaan aset,” katanya usai menggelar hearing dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPKAD Pemprov Jatim.
Anggota komisi C DPRD Jawa Timur itu mengatakan, UU No 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan resmi diterapkan pemerintah pada tahun 2025 mendatang.
Penerapan aturan baru itu membuat dana bagi hasil pajak yang diterima Pemprov dari pemerintah pusat berkurang drastis. Bahkan, kata Pranaya Yudha, dari hitungan komisi C DPRD Jatim, PAD Pemprov Jatim bisa menurun dari Rp 16 triliun menjadi Rp 13 triliun.
Untuk mengatasi masalah itu, Yudha juga memberikan solusi. Politisi Golkar ini lantas mengingatkan PR Pemprov Jatim terkait banyak nya aset yang tidak tertangani dan nganggur.
"Kita punya aset yang lalai untuk di lakukan pendataan, pemetaan sekaligus inventarisir. Maka kita minta kepada BPKAD tahun 2024 nanti menganggarkan secara khusus untuk sertifikasi, topografi dan appraisal pada semua aset milik Pemprov,. Khususnya lagi aset yang nganggur," jelasnya.
Jika sudah dilakukan, selanjutnya Pemprov menawarkan lahan ini untuk investor menyewa lahan milik Pemprov ini, dalam jangka waktu sesuai Undang Undang yang berlaku.
"Kita akan minta untuk BPKAD lakukan roadshow, Pameran Investasi atau Invesment Summit keberbagai calon investor di banyak tempat di Indonesia. Kayak misi dagang yang dilakukan Gubernur lah," katanya.
Harapannya akan ada pemasukan untuk PAD secara pasti.
"Nanti akan dapat pemasukan dari sewa lahan, atau bagi hasil, sehingga mendongkrak PAD kita, menutupi 3 Trilliun yang hilang tadi," ungkapnya meyakinkan.
Dengan posisi Jatim yang strategis dan kondisi kemanan yang stabil, investor bisa diyakinkan untuk berinvestasi gunakan lahan nganggur ini,
"Jatim ini kan jadi gerbang Indonesia timur, masyarakat pekerja keras, UMK yang tidak mahal , stabilitas polllitik dan kemanan yang stabil dan kondusif. Ini faktor yang bisa ditawarkan bahwa berinvestasi di sini aman dan menjanjikan," tegasnya.
Tentu agar makin yakin harus disertai data dan promo yang lengkap dan menarik.
"Kita tawarkan tidak hanya angan-angan, tapi riil lokasi, dengan peta, dan gambar yang jelas serta potensi yang bisa didapatkan," pungkasnya.
- Maju di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Merasa Nyaman Berpasangan Emil Dardak
- Ketua Demokrat Banyuwangi Jajaki Koalisi Pinang Posisi Cawabup dari PKB
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
