Syarat Utama Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat disebuah daerah harus ditopang oleh perputaran ekonomi itu sendiri dan didukung oleh transportasi yang memadai. Seperti pengembangan pariwisata dan kegiatan Bisnis, pendukung utamanya adalah transportasi termasuk diantaranya transportasi udara.
- Bupati Hendy Menjadi Pendaftar Bacabup Pertama di PKB Jember
- Pemkab Jember Siapkan 6 Armada untuk Mudik dan Balik Gratis Idul Fitri
- Pemkab Jember Alokasikan 1 Milyar Rupiah, Untuk Pembangunan Rumah Sakit NU
Sementara sejak Pandemi Covid-19, Bandara Notohadinegoro Jember, berhenti beroperasi. Bahkan pasca Covid-19 mencoba menghidupkan kembali, namun kembali tutup, karena Okupansi Penumpang rendah.
Namun mulai tahun 2023, Pemkab membuka kembali penerbangan Jember - Sumenep dan Sumenep -Jember hingga sekarang.
"Kami mendorong Pemkab Jember, agar Bandara Notohadinegoro operasional kembali dan Bekerjasama dengan PT angkasa pura, agar pengelolaannya lebih profesional," ucap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi dikutip Kantor Berita RMOLJatim, saat di Jember, Senin (29/1).
Meski demikian, lanjut legislator asal Jember ini, Pemkab Jember harus melakukan riset dan telaah lebih mendalam apa yang menyebabkan bandara ini tidak berjalan. Selain itu bandara dikelola secara profesional, dengan bekerja sama dengan Angkasapura. Sebab PT. angkasapura adalah BUMN yang berpengalaman dalam pengelolaan bandara seperti di Banyuwangi.
Bambang yakin jika Bandara Notohadinegoro diserahkan ke Angkasapura, persoalan polemik kepemilikan aset lahan dengan PT Perkebunan Nusantara XII akan berakhir. “Angkasapura dan PTPN sama-sama badan usaha milik negara.
"Kedua-duanya sama-sama satu atap di bawah Kementerian BUMN. Jadi tidak perlulah kita berkeras hati untuk memiliki bandara, tapi bersikukuh memberikan manfaat kepada masyarakat. Mendingan kita punya bandara yang beroperasi, walau punya BUMN. Daripada kita memiliki bandara, tapi tidak beroperasi," terangnya.
"Kalau BUMN dengan BUMN, saya pikir kerjasamanya sama, jauh lebih mudah. Pasti ditengahi Kementerian BUMN," sambungnya.
Sebab, Pelepasan aset milik negara itu tidak mudah. Harus melalui banyak persetujuan, mulai dari DPR RI hingga Kementerian Keuangan. Namun ketika yang mengelola bandara adalah BUMN, dan pemilik lahannya adalah PTPN XII yang juga BUMN, dia pikir tak ada masalah. Tak ada aset yang terakuisisi. Mereka bisa melakukan MOU langsung di bawah Kementerian BUMN.
"Saya sebagai wakil rakyat dari Jember, siap memfasilitasi. Saya akan minta bantuan teman-teman Komisi VI. Atau saya sendiri yang akan bicara dengan Pak Erick Thohir terkait operasional bandara ini,"terangnya.
Bambang juga berjanji akan berkomunikasi dengan Kementerian BUMN, jika kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember-Lumajang. Saat ini kami sudah berkomunikasi.
"Kami minta penerbangan dibuka, dan direktur utama Citilink sangat welcome," katanya.
Bambang juga meminta Pemkab Jember tak khawatir kehilangan aset bangunan yang dibangun selama empat masa pemerintahan bupati, yakni Samsul Hadi Siswoyo, MZA Djalal, Faida, dan Hendy Siswanto. Sebab, aset tersebut bisa dihitung dan sama-sama uang rakyat Jember juga. Bisa dilakukan kerja sama juga.
Pemkab Jember bisa meminta skema PI (Participating Interest) dalam pengelolaan bandara.
"Daripada kita rugi, setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk perawatan tapi tidak berfungsi. Mendingan kita serahkan pengelolaannya ke Angkasapura," jelasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Jember, Agus Wijaya menyatakan, sudah berinisiatif menyerahkan pengelolaan Bandara Notohadinegoro ke Angkasapura. Bahkan sudah disampaikan tahun kemarin mencoba menyerahkan bandara dengan seluruh aset barang milik daerah mulai dari bangunan dan personel kepada PT Angkasapura.
"Namun sampai saat ini belum ada jawaban," katanya.
Pihaknya berupaya berkomunikasi dengan kementerian BUMN dan Angkasa pura, supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai serta Bandara Notohadinegoro Jember, bisa terus lebih maju.
- Bupati Hendy Menjadi Pendaftar Bacabup Pertama di PKB Jember
- Pemkab Jember Siapkan 6 Armada untuk Mudik dan Balik Gratis Idul Fitri
- Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Hariyadi Nilai Sangat Tepat Pernyataan Gibran akan Cabut IUP Penambangan Ilegal
